 |
| Yunus Wonda |
Papua, Dharapos. com
Kebijakan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait diberlakukan moratorium CPNS selama 5 tahun di Indonesia pada awal tahun 2015 mendatang, secara tegas ditolak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.
“Secara tegas tidak boleh ada pemberlakuan moratorium PNS di Papua karena akan menutup kran penerimaan CPNS sepenuhnya bagi anak-anak Papua,” tegas Yunus Wonda kepada wartawan diruang kerjanya baru-baru ini.
Politisi partai Demokrat ini juga mengatakan, di tanah Papua masih membutuhkan tenaga kerja baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun bidang Pemerintahan. Apalagi di Papua ada pemekaran-pemekaran yang masih membutuhkan tenaga kerja di Pemerintahan yang baru.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pempus untuk mempertimbangkan daerah Papua yang masih membutuhkan tenaga SDM.
“Papua tidak boleh disamakan dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. Sangat disayangkan kalau moratorium PNS diberlakukan juga di Papua maupun Papua Barat,” sesal Wonda.
Otsus berlaku di Papua, terang dia, mempunyai peran yang lebih besar, apalagi dalam Otsus tersebut memberikan kekhususan bagi orang-orang Papua.
“Silahkan di pulau Jawa ada Moratorium, tapi di Papua harus ada kekhususan yang dialami terhadap daerah-daerah yang berbeda,” terangnya.
Lebih lanjut, jelas Wonda, orang asli Papua tidak boleh dikorbankan oleh Pempus dan lebih memperhatikan pembangunan daerah lain di Indonesia sehingga tidak ada kepincangan dalam pemerataan pembangunan.
“Roh orang Papua hanya di PNS karena tidak ada perusahaan atau pabrik besar di sini. Kalau di pulau Jawa, orang tidak tertarik di PNS, karena di sana lebih baik kerja di perusahaan dibanding jadi PNS,” jelasnya.
(Piet)