Ambon,
Dharapos.com – Rapat Koordinasi terkait Tugas-tugas Teknis TPID berlangsung di
lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (20/6/2023).
Rapat tersebut
menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 258 Tahun 2023 tanggal
6 Maret 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rapat dipimpin Ketua
TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku,
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD,
pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya.
Basalamah
menyampaikan, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Maluku maka diperlukan strategi
dan langkah-langkah penanganan, serta inovasi yang nanti akan memberikan dampak
akselerasi terhadap pengendalian inflasi.
“Langkah awal
yang perlu kita lakukan adalah memiliki neraca produksi yang komprehensif, yang
di dalamnya berisikan faktor-faktor musim baik di tingkat onfarm yang berbasis
pertanian, maupun perikanan dan OPD-OPD lain yang berbasis sektoral, hal ini
diperlukan dalam rangka Early warning system” ujarnya.
Selain itu,
Basalamah juga mengatakan, bahwa Tim TPID wajib memiliki Neraca Pangan yang up
to date berdasarkan stok yang dimiliki day
by day, mengingat setiap minggu dilakukan Rapat Pengendalian Inflasi yang
dipimpin oleh Mendagri.
“Untuk itu kita
mohon inspektorat untuk juga melakukan asistensi terhadap OPD, karena hal ini
adalah bagian dari Key Indicator Performace yang diperintahkan oleh Presidend
an diteruskan oleh Gubernur, untuk pengendalian inflasi. Dan saya harap Neraca
Pangan bisa siap dalam waktu dekat sebagai landasan atau representasi data yang
dimiliki dalam proses pengambilan kebijakan, karena kita mau melihat kondisi
dalam satu atau dua bulan ke depan, yang tentunya berhubungan dengan faktor
internal dan faktor eksternal,” ungkapnya.
Ketua TGPP ini menegaskan,
perlu pengawasan lebih insentif untuk turun ke lapangan dan perlu bekerjasama
antar daerah sebagai bentuk intervensi yang sifatnya temporary system jika terjadi defisit.
“Selain itu
manajemen supply chain menjadi penting, dan saya berharap Dinas Perhubungan
bisa menjalankan tugas dengan baik, karena ada kebijakan pusat yang melakukan
subsidi terhadap biaya transportasi dan dampak dari harga tiket,” tegasnya.
Setelah itu, untuk
Dinas Ketahanan Pangan, Basalamah mengharapkan agar segera dibuat dashboard
sistem informasi yang berbasis digitalisasi, untuk memberikan informasi kepada
publik agar bisa merespon kerja-kerja TPID dan Pemda, berdasarkan sistem
informasi harga yang dipasang di pasar sebagai bentuk edukasi kepada konsumen
dengan pilot project pada Pasar Mardika.
“Menyikapi
cuaca ekstrem sesuai penyemapaian dari BMKG, maka harus ada antisipasi terhadap
jalur transportasi, dan untuk biro ekonomi akan membuat surat edaran kepada
Bupati Walikota untuk Langkah-langkah, penanganan komprehensif, bagaimana bila
putusnya jalur logistik, dan cara mengatasinya. Saya berharap ada posko
pengendalian cuaca ekstrem di Dinas Ketahanan Pangan dan wajib dilaporkan
secara terus menerus,” urainya.
Basalamah juga
menyampaikan kepada pihak Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk segera melakukan kajian perceptan transformasi dari konsumsi minyak tanah
menuju elpiji 3kg.
“Untuk Pelindo
saya harap bisa mendorong percepatan proses bongkar muat bahan pokok mohon dan
bisa menjadi prioritas agar cepat sampai di masyarakat dan tidak menimbulkan
kenaikan harga yang berlebihan.”
Sementara itu, lanjut
Basalamah, pihak Bulog akan memberikan data tiap minggu untuk jumlah didistribusi,
dan setiap melakukan operasi pasar tetap melibatkan TPID, sehingga sasaran
target akan bisa tercapai.
“Untuk itu
Kepala Dinas Indag, segera berbicara dengan pemkot Ambon, bahwa kita
membutuhkan ykios pengenbdali sebagai representasi untuk menstabilisasi harga,
dengan tetap tidak mengganggu pedagang,” ujarnya.
Sementara untuk
PLN, Basalamah berharap agar daya dioptimalkan utamanya pada daerah yang
beruhubungan dengan program 1 opd 1 desa, dimana salah satu programnya yakni
Maluku Terang, agar bagaimana Maluku tidak bermasalah dengan listrik.
Untuk Kejati,
Polda dan TNI, Basalamah menyampaikan bahwa mereka telah siap untuk melakukan
asistensi dan resistensi berkaitan dengan pengamanan inflasi dari aspek
mekanisme aturannya, agar prosedur dan mekanisme bisa berjalan dengan baik
sesuai dengan kaidah hukum.
(dp-19)
