Ambon, Dharapos.com – Langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses terus digencarkan.
Menindaklanjuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar Kanwil BPN Provinsi Maluku pada Selasa (5/5/2026), Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan kesiapannya untuk mengakselerasi program strategis nasional, khususnya di bidang Penataan dan Pemberdayaan.
Rapat Monev yang dipimpin langsung Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Maluku ini menjadi momentum bagi Kantah Kepulauan Aru untuk memantapkan langkah menuju target besar di tahun anggaran 2026.
Fokus Utama: Akses Reforma Agraria (ARA) menjadi salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah kesiapan Data Penerima Akses.
Bagi Kepulauan Aru, program Akses Reforma Agraria (ARA) bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan jembatan untuk memastikan masyarakat di Bumi Jargaria tidak hanya memiliki kepastian hukum atas tanahnya (Penataan Aset), tetapi juga mampu mengelola potensi ekonomi di atasnya (Penataan Akses).
Sebagai bentuk penguatan kapasitas teknis, Kantah Kepulauan Aru dijadwalkan akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus pada 3 Juni 2026 mendatang.
Kegiatan ini dirancang untuk:
1. Verifikasi Data: Memastikan data penerima manfaat akurat dan tepat sasaran.
2. Integrasi Program: Sinkronisasi antara penataan ruang dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
3. Optimalisasi Capaian: Memastikan setiap tahapan ARA di Kepulauan Aru berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan oleh Kanwil Maluku.
Keterlibatan Kantah Kepulauan Aru dalam agenda ini menegaskan komitmen institusi untuk membawa perubahan nyata di wilayah kepulauan.
Dengan semangat kolaborasi, Penataan dan Pemberdayaan di Aru diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya agraria yang lebih tertata dan berdayaguna.
Melalui Bimtek yang akan datang, tim teknis Kantah Kepulauan Aru akan dibekali instrumen terbaru dalam pendampingan masyarakat, sehingga target Reforma Agraria 2026 tidak hanya tercapai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas bagi kemajuan daerah.
KPA
