Jakarta, Dharapos.com — Beredarnya video Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat memberikan teguran keras terkait persoalan jaringan irigasi di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum mendapat perhatian publik.
Di tengah ramainya potongan video yang beredar, konteks dan urutan komunikasi dalam peristiwa tersebut dinilai penting untuk dipahami secara utuh agar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn.) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, S.I.P., M.H.I., berada dalam komunikasi langsung dengan Menteri PU ketika persoalan kondisi irigasi di lapangan ditemukan. Sejumlah pemberitaan menyebut Menteri PU kemudian meminta jajaran terkait, termasuk BBWS Citarum dan pejabat teknis, segera turun menangani persoalan tersebut.
Substansi persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai komunikasi antara Menteri PU dan Dirjen SDA, melainkan menyangkut kondisi jaringan irigasi, lambannya penanganan di lapangan, serta perlunya evaluasi terhadap jajaran teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.
Menteri PU sebelumnya menemukan areal persawahan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, mengalami kekeringan selama berbulan-bulan. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan persoalan pada jaringan irigasi dan Menteri meminta jajaran terkait segera melakukan pengecekan serta mengambil langkah penanganan.
Karena itu, potongan video yang hanya menampilkan bagian ketika Menteri PU berbicara dengan Arnold tidak semestinya langsung diterjemahkan sebagai tudingan bahwa Dirjen SDA secara pribadi merupakan pihak yang menyebabkan persoalan tersebut.
Konteks kelembagaan perlu ditempatkan secara jelas. Arnold merupakan Dirjen SDA yang berada pada posisi koordinatif terhadap jajaran di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sementara pelaksanaan teknis di wilayah Citarum dilakukan melalui unit kerja dan pejabat teknis terkait.
Pemberitaan mengenai peristiwa tersebut juga menyebut adanya instruksi evaluasi terhadap Kepala BBWS Citarum, PPK dan Satker terkait. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan yang menjadi perhatian Menteri PU berkaitan erat dengan kinerja pelaksanaan dan respons jajaran teknis di lapangan.
Dalam konteks itulah, Fungsionaris DPD KNPI Maluku, Jovandri Aditya Kalaimena, meminta semua pihak, khususnya masyarakat Maluku, agar tidak terburu-buru membangun framing atau opini yang tidak berbasis data dan fakta.
Jovandri menegaskan, video yang beredar harus dilihat bersama kronologi dan konteks persoalan. Menurutnya, potongan tayangan tidak boleh digunakan untuk membentuk kesimpulan yang berbeda dari fakta sebenarnya.
“Jangan sampai video yang beredar kemudian dibangun dengan framing atau opini liar seolah-olah persoalan tersebut diarahkan kepada Dirjen SDA secara pribadi. Kita harus melihat siapa yang menangani persoalan secara teknis, bagaimana struktur kewenangannya dan apa sebenarnya yang menjadi substansi teguran Menteri PU,” tegas Jovandri.
Ia menilai, kritik terhadap kinerja pemerintah dan jajaran kementerian merupakan bagian dari ruang publik. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan data, fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada persoalan di BBWS Citarum, silakan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan. Tetapi jangan mengubah konteks persoalan melalui framing yang tidak berbasis fakta. Jangan sampai nama baik seseorang menjadi korban dari informasi yang tidak utuh,” ujarnya.
Jovandri secara khusus meminta masyarakat Maluku tidak mudah terbawa narasi yang berkembang di media sosial sebelum memperoleh informasi lengkap mengenai peristiwa tersebut.
Menurutnya, terdapat perbedaan antara siapa yang berkomunikasi dengan Menteri, siapa yang menerima instruksi, dan jajaran mana yang menjadi objek evaluasi atas persoalan teknis di lapangan. Perbedaan tersebut harus dijelaskan agar masyarakat tidak memperoleh gambaran yang keliru.
“Ini bukan soal membela siapa pun. Ini soal bagaimana kita menempatkan fakta secara benar. Kalau ada kesalahan, evaluasi. Kalau ada pekerjaan yang tidak berjalan, perbaiki. Tetapi jangan membangun opini liar yang kemudian merugikan nama baik orang lain,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pihak mengedepankan klarifikasi dan data sebelum menyampaikan kesimpulan kepada publik. Menurutnya, ruang publik seharusnya menjadi tempat untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah, bukan memperbesar narasi yang tidak sesuai dengan konteks kejadian.
Jovandri menegaskan bahwa persoalan utama dalam peristiwa tersebut adalah bagaimana jajaran BBWS Citarum dan pejabat teknis terkait memastikan jaringan irigasi berfungsi, kebutuhan air petani terpenuhi serta setiap laporan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Jangan ada framing. Jangan ada opini liar. Jangan menggiring masyarakat pada kesimpulan yang tidak sesuai fakta. Kalau ada persoalan, mari bicara berdasarkan data dan kewenangan. Itu jauh lebih sehat bagi kepentingan masyarakat maupun pemerintah,” pungkas Jovandri.
Dengan demikian, perhatian publik tidak seharusnya berhenti pada viralnya video teguran Menteri PU, tetapi diarahkan pada substansi persoalan, yakni evaluasi kinerja jajaran BBWS Citarum, perbaikan tata kelola irigasi dan percepatan penyelesaian persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
(dp-53)
