Ambon, Dharapos.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Hasyim Rahayaan, melontarkan sejumlah pertanyaan kritis kepada Direktur CV Batu Seram Jaya, Ronny Q. P, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas penambangan di atas lahan seluas 647 hektare di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (11/11/2026).
RDP yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Maluku tersebut membahas dugaan pelanggaran hukum dan pemanfaatan tanah yang sebelumnya menjadi objek sita jaminan, termasuk dugaan penyewaan lahan kepada CV Batu Seram Jaya.
Rapat itu menghadirkan Direksi CV Batu Seram Jaya, Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen dan Partners, Raja Negeri Laimu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, perwakilan Polres Maluku Tengah, serta jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Maluku.
Dalam RDP tersebut, Hasyim terlebih dahulu meminta penjelasan langsung dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status administrasi tanah yang menjadi objek sengketa.
“Saya minta jawabannya langsung, apakah yang disengketakan ini terdaftar atau tidak? Tanah yang disengketakan hari ini 600 hektare lebih itu apa terdaftar atau tidak, khususnya di Maluku dulu,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, perwakilan BPN menjelaskan bahwa hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki PT Maluku Dinamika Semen telah berakhir pada 2016 dan tidak diperpanjang.
“Izin Pak, untuk terdaftar sekarang statusnya sudah berakhir. Dulunya itu milik PT Maluku Dinamika Semen dan berperkara dengan masyarakat Laimu. Berlaku 20 tahun, jadi sudah berakhir tahun 2016, tidak ada lagi perpanjangan,” jelas perwakilan BPN.
Penjelasan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Hasyim untuk mempertanyakan landasan aktivitas penambangan yang dilakukan CV Batu Seram Jaya di atas lahan tersebut.
Ia bahkan menyampaikan pandangannya bahwa aktivitas penambangan itu patut diduga tidak memiliki dasar hukum yang jelas apabila tidak didukung legalitas penguasaan dan pemanfaatan tanah.
“Saya anggap penambangan yang Anda lakukan itu ilegal. Maaf saya sampaikan, kalau mengerucut dari pembicaraan beberapa orang tadi, Pak Roni ini ilegal. Saya anggap ini penyerobotan. Jadi saya minta pimpinan untuk kita on the spot ke lapangan secepatnya,” ujarnya.
Menurut Hasyim, penjelasan sejumlah perwakilan pemerintah daerah dalam RDP juga menunjukkan bahwa aktivitas tersebut belum memperoleh kejelasan dalam aspek administrasi pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
Ia pun meminta persoalan itu tidak hanya berhenti pada pembahasan di ruang rapat, tetapi harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung di lokasi.
“Ini kejahatan dan ada mafia di sini. Saya anggap ada mafia tanah di sini,” katanya.
Hasyim juga menyoroti keterangan kuasa hukum warga Laimu, H. Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H., mengenai dugaan pengiriman material hasil tambang ke luar daerah menggunakan kapal tongkang.
Menurutnya, informasi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk memastikan legalitas kegiatan penambangan dan aktivitas pengangkutan material.
Ia turut mempertanyakan apakah CV Batu Seram Jaya telah memenuhi kewajiban perpajakan dan kepada instansi mana pembayaran tersebut dilakukan.
“Pertanyaannya, ini CV Batu Seram Jaya bayar pajak atau tidak, bayar ke siapa? Jangan sampai ini masuk di kantong pribadi,” tegasnya.
Hasyim kemudian membandingkan persoalan tersebut dengan aktivitas perusahaan lain yang menurutnya menjalankan kewajiban pembayaran pajak. Karena itu, ia meminta kejelasan mengenai status perizinan, administrasi, serta kontribusi perusahaan terhadap daerah.
Di sisi lain, ia meminta Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama pihak terkait ikut mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Hasyim juga menyinggung penjelasan kuasa hukum warga mengenai putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam forum RDP.
Menurutnya, seluruh dokumen dan putusan hukum yang berkaitan dengan sengketa lahan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menelusuri dasar aktivitas perusahaan di lokasi.
“Kalau kita lihat persoalan yang disampaikan Pak Djamaludin, ini kan sudah menang, juga sudah dianggap inkracht. Putusan pengadilan sudah selesai, kemudian putusan MK sudah selesai. Jadi tidak salah juga,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa Komisi I perlu melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus menguji berbagai keterangan yang telah disampaikan dalam rapat.
Hasyim berharap langkah tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai status tanah, legalitas aktivitas penambangan, hingga kewajiban perusahaan terhadap pemerintah daerah.
“Jadi saya harap kita on the spot agar kita bisa memastikan Rapat Dengar Pendapat ini punya hasil,” tandasnya.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Maluku menelusuri persoalan sengketa lahan Laimu yang melibatkan masyarakat, riwayat penguasaan tanah, serta aktivitas perusahaan di atas lahan yang dipersoalkan.
Komisi I diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai keterangan dan dokumen yang terungkap dalam rapat melalui pemeriksaan langsung di lokasi, sehingga persoalan hukum dan status pemanfaatan lahan memperoleh kejelasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Usai rapat, Wartawan ingin mengkonfirmasi Terkait persoalan ini dengan Bos CV. Batu Seram Jaya, Ronny namun ia takerespon dan memilih kabur lewat pintu belakang Komisi I DPRD Provinsi Maluku.
(dp-53)
