Ambon, Dharapos.com – Persoalan pembayaran uang insentif mantan Sekretaris dan anggota Saniri Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menjadi sorotan. Pasalnya, hak keuangan yang dipersoalkan sejak beberapa tahun terakhir itu disebut belum mendapatkan penjelasan secara terbuka, termasuk terkait pergantian pengurus dan dasar pembayaran insentif.
Persoalan tersebut disampaikan Marthen Soplanit, mantan Sekretaris Saniri Negeri Soya, yang mengaku diberhentikan secara sepihak, kepada wartawan di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Soplanit dilantik sebagai Sekretaris Saniri Negeri Soya oleh mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 686 Tahun 2021 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Soya Kecamatan Sirimau Masa Bakti 2021-2027.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pada 2024 insentif anggota Saniri Negeri Soya ditetapkan sebesar Rp1.100.000 per bulan. Sementara Sekretaris Saniri menerima insentif sebesar Rp1.300.000 per bulan.
Namun, pembayaran insentif tersebut dipersoalkan karena diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pihak yang mempersoalkan hal ini mempertanyakan kejelasan pembayaran untuk periode 2023 hingga 2026, termasuk siapa yang berhak menerima insentif setelah terjadi pergantian dalam struktur kepengurusan Saniri.
Mereka juga mempertanyakan dasar hukum pembayaran insentif kepada pihak yang disebut telah menggantikan pengurus sebelumnya.
Menurut mereka, seseorang yang menjalankan jabatan dalam struktur Saniri Negeri harus memiliki dasar pengangkatan atau pelantikan yang sah dari Wali Kota Ambon.
“Kalau memang sudah diganti, siapa yang menerima insentif sekarang? Atas dasar apa yang bersangkutan menerima? Apakah sudah dilantik secara sah oleh Wali Kota?” demikian pertanyaan yang disampaikan.
Selain persoalan pembayaran insentif, muncul pula dugaan masalah administrasi terkait pergantian Sekretaris Saniri Negeri Soya. Pemberhentian Soplanit disebut dilakukan secara sepihak tanpa kejelasan dokumen keputusan dari Wali Kota Ambon.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon diminta memberikan penjelasan mengenai status kepengurusan Saniri Negeri Soya saat ini, termasuk dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengganti.
Tidak hanya persoalan insentif, Pemkot Ambon juga didesak melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program Saniri Negeri Soya sejak 2017 hingga 2025.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, termasuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan negeri.
Pasalnya, menurut pihak yang menyampaikan keberatan, sejumlah program dan kegiatan selama ini belum disertai informasi terbuka mengenai nama kegiatan, besaran anggaran hingga waktu realisasinya.
Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran sekaligus memastikan setiap program benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.
“Pemerintah kota harus segera melakukan audit Negeri Soya dari 2017 sampai 2025. Kita ingin mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program selama ini,” tegasnya.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pengadaan fasilitas kantor Saniri Negeri Soya. Kantor yang berada di Balai Desa tersebut disebut mulai difungsikan sekitar Juni atau Juli 2025.
Namun, pengadaan sejumlah fasilitas kantor seperti meja, kursi, lemari arsip (filing cabinet), dan komputer turut dipertanyakan.
Pihak yang mempersoalkan hal tersebut meminta pemerintah kota membuka informasi mengenai sumber anggaran, nilai pengadaan, serta waktu realisasi belanja fasilitas kantor tersebut.
Sementara itu, Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Soya, Sandi Soplanit, memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut saat diwawancarai Dharapos.com, Senin (9/11/2026).
Sandi mengatakan, persoalan pergantian anggota Saniri sebenarnya telah terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Soya.
Ia mengaku, setelah mulai menjabat, Marthen Soplanit bersama Luki sempat mendatangi kantor pemerintahan negeri untuk mempertanyakan persoalan tersebut.
“Sebenarnya dia sudah selesai ketika beta masuk menjabat. Tapi setelah beta masuk menjabat, lalu Bapak Marthen dengan Bapak Luki itu sempat datang ke kantor juga. Beta sudah konfirmasi ke bagian pemerintahan dan ternyata sudah ada SK PAW-nya,” jelas Sandi.
Menurutnya, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak Saniri, pergantian tersebut dilakukan melalui mekanisme internal dengan alasan administratif yang dinilai telah dipenuhi.
“Di situ keduanya di-PAW-kan dengan alasan ketika beta cross check ke pihak Saniri, secara administratif alasannya itu sudah sangat jelas menurut mereka. Mulai dari alasan dan mekanisme PAW itu Saniri sampaikan ada lengkap,” ungkapnya.
Mengenai pembayaran insentif, Sandi menjelaskan bahwa anggota Saniri tidak berkantor setiap hari, melainkan hadir apabila terdapat agenda rapat maupun kegiatan kerja Saniri.
Berdasarkan keterangan bendahara yang diterimanya, insentif Marthen Soplanit dan pihak lainnya tidak dibayarkan karena disebut tidak pernah menghadiri agenda rapat maupun kegiatan kerja Saniri.
“Nah, jadi itu yang menjadi salah satu alasan kenapa sampai gajinya tidak dibayarkan. Sebenarnya bukan tidak dibayarkan, tetapi sepengetahuan beta, ketika beta bertanya ke pihak bendahara, mereka tidak pernah hadir dalam agenda-agenda rapat atau agenda-agenda kerja dari Saniri BPD,” tuturnya.
Sandi melanjutkan, karena tidak adanya kehadiran dalam agenda tersebut dan adanya kewajiban penyelesaian laporan keuangan, anggaran insentif yang dimaksud kemudian dikembalikan ke kas negara.
“Dengan otomatis tidak datang insentif atau gaji Saniri BPD, dan karena terkejar laporan jadinya gaji mereka dikembalikan ke kas negara,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun, berdasarkan keterangan bendahara yang diterimanya, persoalan itu disebut telah selesai setelah dilakukan penelusuran terhadap keberadaan anggaran.
“Masalahnya itu dikatakan selesai karena ketika ditelusuri ternyata uangnya tidak berada lagi di kas pemerintah negeri, tetapi dikembalikan ke kas negara. Ini menurut keterangan dari bendahara,” jelasnya.
Terkait mekanisme pergantian anggota Saniri, Sandi menyebut usulan PAW berasal dari internal Saniri melalui masing-masing Soa.
Menurutnya, Saniri Negeri Soya merupakan representasi dari masing-masing Soa adat sehingga mekanisme pergantian dilakukan berdasarkan usulan dari Soa yang bersangkutan.
Sementara itu, mengenai pengadaan fasilitas kantor Saniri Negeri Soya berupa meja, kursi, lemari arsip dan komputer, Sandi mengaku tidak mengetahui secara terperinci persoalan tersebut.
Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, kejelasan mengenai pembayaran insentif, dasar hukum PAW, serta pengelolaan anggaran Saniri Negeri Soya masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut.
Pemerintah Kota Ambon melalui instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi, termasuk membuka dokumen administrasi dan bukti pengembalian anggaran ke kas negara agar persoalan yang dipertanyakan dapat diketahui secara terang.
Langkah tersebut juga penting untuk memastikan keabsahan kepengurusan Saniri, pemenuhan hak keuangan pihak yang berhak, serta transparansi pengelolaan anggaran di Negeri Soya.
(dp-53)
