Ambon, Dharapos.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan bantahan keras terhadap isu yang mengaitkan namanya dengan pertemuan sejumlah ketua partai politik. Tak hanya membantah, Bahlil bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang telah menyebut namanya dan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Di sisi lain, Bahlil juga mengungkapkan bahwa dirinya termasuk salah satu pihak yang mengalami penyadapan. Ia pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap kepala negara, sejumlah pejabat, hingga masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat diwawancarai wartawan usai pelantikan Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Terkait dugaan penyadapan, Bahlil meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemeriksaan secara formal, tetapi mengungkap seluruh fakta secara transparan agar persoalan tersebut menjadi terang.
“Yang pertama, menyangkut dengan proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pejabat yang lain maupun orang di masyarakat, kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas, transparan, agar lebih terang-benderang. Yang kedua, adalah terkait dengan karena saya juga termasuk yang disadap,” ungkapnya.
Bahlil kemudian menyinggung isu adanya pertemuan dengan sejumlah ketua partai politik yang disebut berlangsung beberapa jam sebelumnya. Ia mengaku tidak mengetahui siapa ketua partai yang dimaksud.
Namun, setelah membaca informasi yang beredar saat turun dari pesawat, namanya justru dikaitkan dengan isu tersebut.
“Saya katakan bahwa itu sama sekali tidak benar dan saya meminta agar jangan salah bicara. Saya minta polisi, aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas,” tegasnya.
Tidak berhenti pada bantahan, Bahlil juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebut namanya.
Ia memastikan somasi akan dilayangkan dalam batas waktu tertentu. Jika tidak ada penyelesaian, proses hukum menjadi langkah berikutnya.
“Dan kepada beberapa orang yang telah ngomong yang sudah menyebut nama saya, saya akan memberikan somasi dengan waktu yang tertentu, karena kalau tidak saya akan melakukan proses hukum,” tandasnya.
Menurut Bahlil, kebebasan dalam demokrasi harus tetap dibarengi tanggung jawab dan etika dalam menyampaikan informasi. Ia mengingatkan agar setiap pihak tidak sembarangan menyampaikan sesuatu yang belum tentu benar karena berpotensi menjadi fitnah.
“Karena kita demokrasi itu penting, tapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua hal ngomong yang tidak benar, yang bisa mengarah kepada fitnah, itu enggak bagus. Kita mau saling menghargai,” ujarnya.
Meski demikian, Bahlil menegaskan tidak keberatan jika informasi yang disampaikan memang benar dan dapat dibuktikan. Ia justru meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi.
“Silakan kalau benar, enggak apa-apa, karena itu kita minta nanti polisi yang akan mengecek untuk melakukan pengusutan sampai dengan tuntas, ya,” pungkasnya.
(dp-53)
