Ambon, Dharapos.com – Sebanyak 93 sekolah di Kota Ambon masuk dalam usulan program revitalisasi pemerintah pusat. Salah satunya SD Negeri 2 Latuhalat yang menjadi sorotan setelah ditemukan mengalami kerusakan sejumlah ruang kelas, termasuk kebocoran atap.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Body Wane Mailuhu, memastikan SD Negeri 2 Latuhalat telah masuk dalam sistem pendataan usulan revitalisasi bersama 92 sekolah lainnya.
Hal tersebut disampaikan Mailuhu usai rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Ambon, Rabu (4/11/2026). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut hasil peninjauan langsung Komisi II ke sejumlah sekolah, termasuk SD Negeri 2 Latuhalat, Selasa (3/11/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta Dinas Pendidikan menyampaikan data kondisi sarana dan prasarana seluruh sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Kota Ambon.
Mailuhu menyebutkan, terdapat 199 PAUD, 192 SD dan 52 SMP yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kota.
“Kami meminta beberapa data dari Dinas. Kan ada 199 PAUD, 192 SD dan 52 SMP yang ada di bawah Pemerintah Kota Ambon. Salah satunya SD Negeri 2 Latuhalat rusak bocor,” ungkap Mailuhu kepada Dharapos.com usai rapat.
Namun, perhatian DPRD tidak hanya tertuju pada kerusakan fisik bangunan. Mailuhu juga menyoroti kualitas pendataan sekolah melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terutama terkait kemampuan operator dalam menginput tingkat kerusakan bangunan.
Menurutnya, operator sekolah tidak cukup hanya mencatat kondisi bangunan sebagai rusak. Mereka harus memahami klasifikasi kerusakan, mulai dari ringan, sedang hingga berat.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan memperkuat pengawasan sekaligus memberikan pelatihan kepada operator sekolah agar data yang dimasukkan benar-benar sesuai kondisi faktual.
“Setelah kami konfirmasi, kami juga tidak bisa menyalahkan Dinas Pendidikan, tapi kami minta agar Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terutama kepada operator-operator supaya bisa dilakukan pelatihan-pelatihan juga. Karena kadang operator ini cuma tulis di data Dapodik rusak, tapi tidak tahu rusak ringan atau rusak berat,” jelasnya.
Mailuhu mengingatkan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sekadar kesalahan administratif. Sebab, data Dapodik terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat dan menjadi salah satu dasar dalam memetakan sekolah yang membutuhkan revitalisasi.
Artinya, kualitas data yang dimasukkan operator turut menentukan bagaimana kondisi dan kebutuhan sekolah terbaca dalam sistem pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, sebanyak 93 sekolah di Kota Ambon telah masuk dalam data usulan revitalisasi, termasuk SD Negeri 2 Latuhalat.
“SD Negeri 2 Latuhalat itu sudah masuk secara sistem. Ada 93 sekolah yang diusulkan yang masuk dalam data revitalisasi, tapi data revitalisasi ini ditentukan oleh pemerintah pusat, jadi nanti katong lihat ke depan ini seperti apa,” ujarnya.
Meski telah masuk dalam sistem usulan, Mailuhu menegaskan bahwa hal tersebut belum berarti seluruh sekolah otomatis mendapatkan bantuan. Penetapan sekolah penerima program revitalisasi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
DPRD berharap proses pendataan dan pengawasan tidak berhenti pada penginputan data semata. Pemerintah daerah harus memastikan kondisi riil setiap sekolah tercermin secara benar dalam sistem agar kebutuhan perbaikan dapat diperjuangkan berdasarkan fakta.
Selain persoalan revitalisasi, Komisi II juga menyoroti keselamatan siswa di lingkungan SD Negeri 2 Latuhalat.
Mailuhu mengatakan, pihaknya telah meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon memasang fasilitas penyeberangan berupa zebra cross di depan sekolah guna memberikan keamanan bagi siswa saat datang maupun pulang sekolah.
Usulan tersebut telah dikoordinasikan dan mendapat respons positif dari dinas terkait.
“Ada juga permintaan untuk di depan sekolah dibuat zebra cross dan kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan mereka menyanggupi itu,” pungkasnya.
(dp-53)
