Utama

Rp60 Juta untuk Pengurusan ID Dapur MBG Dipersoalkan, Anggota DPRD SBB Dilaporkan ke Polda Maluku

1
×

Rp60 Juta untuk Pengurusan ID Dapur MBG Dipersoalkan, Anggota DPRD SBB Dilaporkan ke Polda Maluku

Sebarkan artikel ini
IMG 20261121 WA0020

Ambon, Dharapos.com – Dugaan penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp60 juta terkait pengurusan ID pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berinisial AH. Politisi Partai Golkar itu dilaporkan seorang perempuan berinisial AS, warga Namlea, Kabupaten Buru, ke Polda Maluku, Kamis (19/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang untuk pengurusan ID pengelola Dapur MBG yang hingga kini dipersoalkan karena dana sebesar Rp60 juta yang telah diserahkan AS disebut belum dikembalikan.

Dalam dokumen pengaduan yang diperoleh media ini, AS mengungkapkan bahwa uang tersebut ditransfer langsung ke rekening AH dalam tiga tahap.

Transfer pertama dilakukan pada 20 Januari 2026 sebesar Rp10 juta. Kemudian, 29 Januari 2026 sebesar Rp15 juta dan transaksi ketiga pada 10 Februari 2026 sebesar Rp35 juta. Total dana yang dikirimkan mencapai Rp60 juta.

Persoalan mulai mencuat pada Mei 2026, ketika AS mengonfirmasi kepada pihak Yayasan Padepokan Pandan Ireng Berjuta Manfaat mengenai setoran untuk pengurusan ID pengelola Dapur MBG.

Namun, menurut keterangan AS dalam surat pengaduannya, pihak yayasan menyampaikan tidak ada setoran untuk pengurusan ID tersebut. Saat dikonfirmasi kepada AH, yang bersangkutan disebut menyampaikan bahwa uang pengurusan ID itu belum disetorkan.

Merasa persoalan tersebut tidak kunjung jelas, pada Juni 2026 AS meminta agar uang Rp60 juta dikembalikan karena sedang membutuhkan dana. Namun, AH disebut berjanji mengembalikan uang secara bertahap setiap bulan.

Sayangnya, hingga pengaduan disampaikan ke Polda Maluku, uang tersebut diklaim belum juga dikembalikan.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Jumat (20/11/2026), AH membantah tudingan tersebut. Ia justru menyebut nama seseorang berinisial R dalam memberikan penjelasan.

“Seng oo, itu tidak betul. Jadi ibu itu R yang kasih untuk mitra itu. Sudah, Caca, ini nanti baru sebentar Beta telepon media-media dolo buat klarifikasi,” bantah AH.

Pernyataan AH tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan pihak lain dalam proses komunikasi hingga pengurusan ID Dapur MBG yang dipersoalkan.

Nama R kemudian ikut dikonfirmasi media ini. R diketahui merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru sekaligus anggota DPRD dari Partai Golkar.

Saat dimintai tanggapan pada hari yang sama, R hanya memberikan jawaban singkat, “Nanti ke MK.”

Ketika ditanyakan apakah dirinya yang mempertemukan AS dengan AH, mengingat keduanya berdomisili di kabupaten berbeda, R tidak memberikan penjelasan langsung dan meminta media menghubungi MK.

Lantas, siapa yang sebenarnya mempertemukan AS dengan AH hingga terjadi komunikasi mengenai pengurusan ID pengelola Dapur MBG dan berujung pada transaksi Rp60 juta?

Pertanyaan tersebut masih belum terjawab. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan yang memastikan pihak yang pertama kali mempertemukan keduanya maupun bagaimana komunikasi awal terkait pengurusan ID tersebut berlangsung.

Sementara itu, MK yang dikonfirmasi melalui telepon seluler menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan mandat dari AS untuk membuat laporan pengaduan ke kepolisian.

MK juga menyebut R tidak terlibat dalam persoalan tersebut berdasarkan pengetahuannya. Ia turut memberikan penjelasan mengenai aliran dana yang dipersoalkan.

“Beta kasih LP saja, Pak R tidak ada di masalah itu. Untuk terkait uang itu tidak ada sampai sekarang uang itu masuk ke rekening A. Beta diberi mandat dari AS untuk lapor ke polisi,” ujar MK kepada media ini.

Pernyataan MK tersebut masih membutuhkan klarifikasi, terutama karena dalam surat pengaduan AS disebutkan bahwa ketiga transaksi dilakukan ke rekening AH. Perbedaan keterangan ini menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Kini, laporan pengaduan AS telah disampaikan ke Polda Maluku dengan melampirkan bukti transfer dan surat kuasa kepada advokat.

Publik pun menantikan tindak lanjut kepolisian untuk menelusuri aliran dana, memeriksa komunikasi para pihak, meminta keterangan yayasan, serta mengungkap bagaimana proses pengurusan ID Dapur MBG tersebut berlangsung.

Di sisi lain, klarifikasi lebih lengkap dari AH maupun R masih diperlukan untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil penyelidikan ataupun penetapan tersangka. Dugaan yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan asas praduga tak bersalah harus dihormati.

(dp-53) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *