![]() |
Para ASN yang antri menanti saatnya dibuka loket pelayanan BNI Saumlaki, Jumat (5/11/2021). |
Saumlaki, Dharapos.com – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota Saumlaki, kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku keluhkan pelayanan pihak Bank Nasional Indonesia setempat yang buruk dua pekan terakhir.
Kepada media ini, Erikson Uwuratuw, seorang ASN pada Dinas Sosial setempat mengatakan sudah dua minggu ini ratusan ASN mengantri secara bergilir dari subuh hingga pukul 08.00 WIT demi mendapatkan nomor antrian. Mereka rela datang subuh karena jika datang pada jam 08.00 WIT saat pelayanan loket BNI dibuka, maka mereka akan berebutan mengambil nomor antrian dan tidak mencukupi jumlah pelanggan yang mengantri.
“Sudah hampir dua minggu ini saya melihat ratusan ASN antri dari subuh, agar lebih dulu mendapati nomor antrian. Kami harus mengantri dari pagi hingga sore. Ini kan menghambat proses pelayanan ke masyarakat,” keluh pria kelahiran 44 tahun silam itu.
Menurut Erik, mereka harus mengantri berjam-jam lamanya untuk mengurus kartu ATM yang baru karena kartu ATM yang lama telah diblokir. Kartu ATM itu akan dipergunakan untuk penarikan gaji melalui BNI.
EM (44) seorang Satpol PP juga mengaku menerima informasi untuk datang mengurus kartu ATM yang baru, supaya bisa menerima gaji. Selama beberapa hari, EM tidak berhasil mendapatkan kesempatan karena harus mengantri berjam-jam lamanya.
“Seharusnya diberitahukan kepada masing-masing SKPD untuk pengurusannya dilakukan per SKPD dan jangan seperti begini. Kan kami antri berjam-jam lalu pekerjaan kami tidak berjalan,” kesalnya.
EM meminta pihak bank untuk mencari solusi agar kartu ATM mereka bisa cepat diterbitkan, sehingga bisa digunakan dalam proses penarikan uang untuk kebutuhan sehari-hari.
Seorang ASN di Dinas Perindustruan dan Perdagangan Kepulauan Tanimbar Seby Sorlury juga kecewa dan mengeluh atas pelayanan yang buruk ini.
“BNI untung besar karena ribuan PNS dan honorer punya gaji masuk di BNI tapi pelayanan sangat mengecewakan,” katanya.
Selain ASN dalam kota Saumlaki, tampak sejumlah guru yang sudah tua dari kecamatan Wertamrian juga mengantri. Mereka mengaku datang dengan ojek pagi-pagi ke Saumlaki untuk urusan yang sama di BNI.
Tak tanya itu, Rio, salah satu siswa SMA Budi Mulia Saumlaki juga mengaku sudah datang menunggu sejak hari kemarin untuk proses pencairan dana PIP, namun ia tidak bisa dilayani karena tak dapat nomor antrian. Hari ini, dia balik lagi pukul 07.00 WIT untuk mengantri dan mendapatkan nomor antrian 151.
Ratusan nasabah yang mengurus ATM itu harus menyetor biaya administrasi kepada pihak BNI dengan kisaran Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per nasabah.
Rekaman video warga yang sempat beredar luas di media sosial memperlihatkan, ratusan ASN itu berdesak-desakan untuk berebutan mengambil nomor antrian. Atraksi para ASN ini memperlihatkan, jika pihak Bank Nasional Indonesia cabang Saumlaki tidak menerapkan protokol kesehatan bagi para pengunjung. Para nasabah ini berdesak-desakan dan saling dorong. Selain itu, terlihat ada sebagian lagi yang tidak menggunakan masker.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon memerintahkan Josef Kelwulan, Asisten bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah setempat untuk datang menemui pihak bank.
Kepada media ini, Kelwulan mengaku datang pukul 10:00 WIT dan melihat langsung kondisi yang terjadi.
“Saya pikir masih aman-aman saja, tetapi tadi saya lihat langsung di BNI. Itu benar-benar keterlaluan karena sudah sampai berdesakan seperti tadi. Untuk itu Pemerintah Daerah sudah ambil langkah yakni meminta BNI harus buka pelayanan dari besok (hari Sabtu) sampai hari Minggu secara khusus untuk melayani ASN baik struktural maupun fungsional yang terburu-buru. Dan tadi telah disetujui oleh pimpinan BNI dan Bank Indonesia (BI)” ujar mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa itu.
Kelwulan menjelaskan, sesuai informasi yang diterima dari pihak BNI, gaji para ASN sebenarnya bisa diambil dengan menggunakan buku tabungan, karena kartu ATM yang lama sedang terblokir oleh sistem.
Kartu ATM tanpa chip ini seharusnya diganti oleh para nasabah sejak dua tahun lalu, namun tidak ada sosialisasi langsung atau tidak ada pemberitahuan kepada para nasabah, lebih khusus kepada para ASN.
Terhadap hal ini, Kelwulan menyayangkan ketidak-pekaan BNI untuk menyurati Pemerintah Daerah agar diketahui.
“Jadi, ini kan Pemerintah Daerah tidak tahu ada masalah. Harusnya diberitahu kepada Pemda agar diteruskan informasi ini ke para ASN. Menurut pimpinan BNI Saumlaki, ATM terblokir dari sistem, jadi di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama” katanya.
Tentang persoalan ini, sebanyak tiga kali wartawan datang meminta satpam Abraham Elly Emasa untuk diberikan ruang mengkonfirmasi Kepala BNI Cabang Saumlaki. Namun, Abraham Elly Emasa mengatakan, bosnya, Teky Mahulete belum bisa diwawancarai karena sedang sibuk.
Pewarta : NKotngoran