 |
| Wagub, Dr. Zeth Sahuburua saat membuka Rapat Kerja (forum) SKPD Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung 2 hari mulai 7 – 8 Februari, di Hotel Marina, Kota Ambon. |
Ambon, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi Maluku mendorong prioritas pembangunan saat ini dilakukan pada 3 daerah yang berada di kawasan perbatasan RI – Australia dan Timor Leste.
Ke tiga daerah dimaksud masing-masing Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk juga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Demikian pernyataan Wakil Gubernur Maluku, Dr. Zeth Sahuburua pada kegiatan Rapat Kerja (forum) SKPD Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung 2 hari mulai 7 – 8 Februari, di hotel Marina, Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Lebih lanjut, jelas dia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45, bahwa setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak.
Sehingga atas dasar itulah, urusan pemukiman dan kawasan permukiman ditetapkan menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
”Oleh karena bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar maka urusan ini harus diwadahi dalam sebuah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD, red),” jelas Wagub.
Ia mengaku yakin walaupun baru yang merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, tetapi SDM di dalamnya menguasai tugas dan tanggung jawabnya.
”Rumah adalah bagian yang paling esensial dalam kehidupan setiap keluarga,” tandas Wagub.
Oleh karena itu, secara naluri setiap kepala keluarga akan berusaha untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.
Lanjutnya, dari data yang diperoleh dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), hasil survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2015 lalu, di Provinsi Maluku menunjukkan sebanyak 82,50 persen rumah beratap seng,74,56 persen berdinding tembok dan berlantai semen sebanyak 47.92 persen.
Selain itu, rumah yang telah dialiri listrik PLN sebanyak 81,41persen serta rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah sebanyak 51,60 persen.
”Oleh sebab itu kehadiran dinas ini dapat membuat suatu perencanaan yang matang guna meningkatkan kualitas hidup orang Maluku,” sambungnya.
Menurut Wagub, titik berat pada pembangunan perumahan yang layak adalah bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Karena itu, dirinya berharap lewat forum ini dapat menghasilkan penyelarasan dalam penyusunan program dan rencana kerja 2018 untuk dapat diusulkan pada Musrenbang Provinsi dan nasional.
”Sehingga program-program kerja yang disusun merupakan kebutuhan masyarakat dan merupakan program-program prioritas yang sesuai dengan karakteristik provinsi Maluku, berbasis gugus pulau.” tukasnya.
(dp-19)
