 |
| Semmy Risambessy |
Ambon, Dharapos.com
Kepala Inspektorat Maluku Semmy Risambessy, mengakui dari hasil pengawasan yang dilakukan di 11 Kabupaten/Kota, temuan yang paling banyak adalah temuan administratif.
Diantaranya, pajak yang belum disetor dan lain sebagainya.
“Secara umum, temuan ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota. Hal ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menata kelola administrasi,” akuinya kepada wartawan, Senin (1/12).
Untuk itu, kedepan pihaknya akan mulai melakukan pembenahan, dengan memfungsikan kembali peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan sistem pengawasan internal.
“Pengawasan yang dimulai dari pimpinan SKPD dengan melakukan pencegahan dini. Sesudah itu, baru dilakukan pengawasan internal dari inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga menjadi suatu tindakan preventif,” tegasnya.
Ke depan, pihaknya berusaha meningkatkan peran APIP sebagai penjaminan mutu. Bukan seperti pemadaman kebakaran, dimana sudah terjadi kebakaran dulu baru ambil tindakan penanganan.
“Jadi mulai dengan melakukan pengawasan dini, supaya administrasi dapat berjalan dengan baik,”tuturnya.
(rr)
