 |
| Ilustrasi proyek jembatan |
Langgur, Dharapos.com
Terbengkalainya pengerjaan proyek jembatan Holai, yang terletak di desa Holai, Kecamatan Kei Besar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara telah berlangsung belasan tahun.
Anggaran sebesar 12 Milyar rupiah yang dialokasikan bagi proyek tersebut hingga saat ini pun tidak pernah diketahui jelas penggunaannya maupun bukti keberadaannya.
Namun, fakta ini tidak cukup mampu menyentuh hati para penegak hukum di negeri ini dalam hal ini institusi Kejaksaan baik di tingkat daerah hingga ke Provinsi.
Padahal, sejumlah data berupa bukti-bukti yang mengindikasikan ketidakberesan dalam proyek tersebut telah disampaikan masyarakat baik secara pribadi, kelompok maupun lembaga namun kenyataannya tidak pernah sama sekali mendapat respon.
Meski demikian, kenyataan ini juga tidak pernah mampu menyurutkan perjuangan pihak-pihak yang menginginkan keadilan dan kebenaran ditegakkan di daerah ini.
Terkait itu, Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk Demokrasi dan Keadilan yang merupakan gabungan sejumlah LSM se kabupaten Maluku Tenggara, Senin (4/5) telah mendatangi Kejaksaan Agung RI menindaklanjuti surat dari Koalisi LSM kepada Jaksa Agung RI terkait kasus korupsi Jembatan Holai.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di Gedung Bundar Kejagung RI, Jakarta, tim yang diterima Jaksa Yan Permana dan beberapa rekan Jaksa lainnya menyampaikan sejumlah bukti berupa data dan dokumentasi proyek baik berupa foto maupun video dan sejumlah data lainnya terkait kasus Jembatan Holai.
“Dalam pertemuan tersebut kami bicara panjang lebar terkait kasus Jembatan Holai. Jaksa Yan Permana berjanji bahwa dalam jangka waktu sepuluh hari kedepan pihaknya akan segera menyampaikan tanggapan dari Jaksa Agung baik secara lisan maupun tulisan,” ungkap Ketua LSM Tungkor yang tergabung dalam Koalisi LSM, Drs. Nardy Refra dalam pernyataannya melalui telepon seluler kepada Dhara Pos, Selasa (12/5).
Bahkan, ditegaskannya, Koalisi LSM telah menyiapkan langkah selanjutnya berupa aksi demo apabila dalam 30 hari sejak pihaknya menyampaikan laporan resmi ke Kejagung belum juga mendapat respon atau penjelasan baik secara lisan atau tertulis.
“Kami akan menyampaikan surat ke Kapolri dengan tembusannya ke Kapolda Metro Jaya sebagai langkah persiapan menggelar aksi demo di Kejagung RI,” tegas Refra.
Dirinya optimis, dalam waktu dekat ini, kasus korupsi Jembatan Holai bakal terungkap.
Lebih lanjut, jelas Refra, proyek Jembatan Holai yang dikerjakan oleh kontraktor Maxi Ohoiulun sudah belasan tahun ini kondisinya terbengkalai. Bahkan kabarnya, kini hanya tinggal puing-puing, sementara aktivitas angkutan darat macet sehingga sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat setempat.
Menurutnya, dalam proyek jembatan Holai selain pemilik perusahaan, Maxi Ohoiulun terindikasi kasus ini bakal menyeret sejumlah mantan pejabat lainnya.
“Siapapun mereka, mau itu pimpinan perusahaan atau kepala dinas bahkan pimpinan daerah sekalipun kalau terbukti melakukan kejahatan korupsi maka perlu dibasmi dan diratakan sehingga kejahatan tidak meluas di daerah ini,” tegasnya kembali.
Dia mengaku melihat secara jelas kondisi negeri Evav khususnya di Kabupaten Malra masih banyak kasus yang belum terungkap.
Untuk itu, Refra berharap agar pihak penegak hukum tidak tidur tetapi harus membuka mata dan fokus menangani masalah yang berhubungan dengan sepak terjang sindikat kejahatan yang telah lama malang melintang di negeri beradat ini.
“Kalau kita mau jujur dan mau membuka mata, bahwa sebenarnya kondisi negeri ini masih jauh tertinggal atau ibaratnya masih berupa puing-puing karena para mafia kejahatan telah menjadi raja di atas tanah ini. Mereka bisa dengan sesuka hatinya membuat aturan sendiri demi memenuhi hasrat dan birahi pribadi mereka. Sementara masyarakat hanya bisa hidup dalam cucuran air mata,” kecamnya.
Makanya, yang namanya kejahatan, cetus Refra, harus dibasmi dari negeri ini dari pucuk hingga ke akar-akarnya.
(obm)
