 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi salah satu daerah yang telah merasakan salah satu dampak positif berganda kehadiran industri hulu migas, melalui SKK Migas dengan kontraktor KKKS yang beroperasi di Wilayah Kerja (WK) Seram Timur, sebagai operatornya yaitu Balam Energy Pte Ltd |
Ambon, Dharapos.com – Industri hulu migas, dalam
operasionalnya, telah terbukti dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian
masyarakat dan perekonomian daerah.
Hal ini merupakan salah satu wujud dari dampak positif
berganda (multiplier effects) yang timbul dari kegiatan hulu migas itu sendiri.
Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi salah satu daerah yang
telah merasakan salah satu dampak positif berganda kehadiran industri hulu
migas, melalui SKK Migas dengan kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang
beroperasi di Wilayah Kerja (WK) Seram Timur, sebagai operatornya yaitu Balam
Energy Pte Ltd.
Sebagai bentuk komitmen kerja kepada pemerintah republik
Indonesia, operator WK Seram Timur melakukan pencarian data potensi sumberdaya
migas dengan melakukan Kegiatan seismik.
Kegiatan seismik yang dilakukan oleh Balam Energy telah
memberikan dampak ekonomi langsung kemasyarakat, dengan telah merekrut cukup
banyak tenaga kerja lokal.
Salah satunya, Abdul Muthalib Siasaun, yang semula
berprofesi sebagai petani di Anggar, Kian Darat, kini menjadi pekerja di PT
Bureau Geophysical Prospecting (BGP).
Dalam pelaksanaan kegiatan seismik Balam Energy telah menunjuk
PT. BGP yang berpengalaman melakukan kegiatan seismik di seluruh Indonesia,
sebagai subkontraktor pelaksana kegiatan, dengan juga mempersyaratkan untuk
dapat menggunakan tenaga kerja lokal secara optimum.
Menurut Siasaun, perusahaan cukup memperhatikan masyarakat
dengan dibukanya perekrutan karyawan lokal, yang adalah perpanjangan tangan
Raja untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan.
“Saya sangat mendukung kegiatan perusahaan di daerah
saya, dan berharap (kegiatan eksplorasi, red) akan berhasil, karena kami
masyarakat berharap adanya kemajuan di daerah kami”, ungkapnya.
Harapan Siasaun, senada dengan harapan Sekda Kabupaten SBT,
Jafar Kwairumaratu, yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi
survei seismik yang dilakukan oleh Balam Energy Pte Ltd di Negeri Kilmury,
Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 26 Juni 2022. Menurut
Kwairumaratu, jika potensi alam itu ada dan dikelola oleh Balam Energy Ltd,
maka akan menjadi acuan untuk Kecamatan Kilmury bisa lebih maju dan sejahtera.
“Kalau ada gas dan minyak, itu menjadi acuan untuk kita bisa
sejahtera, kita bisa maju dan membangun Kilmury dengan baik lagi kedepannya,”
kata Sekda di hadapan masyarakatnya.
Selain Kilmury, kegiatan sosialisasi juga telah dilakukan di
Negeri Kian Darat pada tanggal 23 Juni 2022, dihadiri oleh sebanyak 100 orang,
antara lain Forkompimda SBT, Pemerintah Desa, Raja Bati, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Lembaga Negeri/Desa serta masyarakat di
Negeri/Desa, yang kemudian menyampaikan tidak berkeberatan dengan rencana
kegiatan survey seismik serta siap membantu untuk mensosialisasikan kepada
masyarakat lainnya yang tidak hadir.
Hal tersebut menjadi langkah awal bagi Balam Energy Pte Ltd,
selaku kontraktor yang ditunjuk oleh Kementrian ESDM, dan diawasi oleh SKK
Migas untuk mencari data dan menemukan
potensi sumber daya migas baru, atau yang dikenal sebagai kegiatan eksplorasi.
Lokasi pelaksanaan kegiatan Survey Seismik 2D yang dilakukan
BGP akan dilakukan di Kabupaten Seram bagian Timur, salah satunya masuk dalam
Kecamatan Kian Darat. Dalam pelaksanaannya
telah melibatkan masyarakat Negeri/Desa di sekitar daerah kerja, termasuk
masyarakat dusun Bati Kelusi.
Direncanakan panjang total lintasan seismik kurang lebih 200
Km, dimana 120 Km masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten SBT.
Dalam rencana pelaksanaannya, tercatat panjang lintasan
seismik yang masuk di Kecamatan Kian Darat hanya sekitar 3 km, dimana terdapat
1 lintasan sepanjang kurang lebih 1,5 Km, atau kurang dari 1% dari total
panjang lintasan seismik yang direncanakan akan melewati Desa Bati Kelusi.
Seluruh kegiatan seismik yang dilakukan oleh seluruh KKKS di
industri hulu migas dan diawasi oleh SKK Migas, merupakan bentuk program
pemerintah pusat yang dilakukan di daerah, dengan tujuan untuk dapat mewujudkan
ketahanan dan kemandirian energi yang bersumber dari sumber daya alam dan
nantinya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Data SKK Migas per Desember 2021 menunjukkan bahwa
kontribusi produksi minyak dari wilayah kerja migas di Provinsi Maluku hanya
sebesar 0,26% dari total produksi nasional.
Sementara kontribusi untuk produksi gas hanya sebesar 0,03%
dari total produksi gas nasional. Untuk itu diperlukan kegiatan eksplorasi guna
memperoleh data sumberdaya migas, yang nantinya dapat ditingkatkan menjadi cadangan
migas bila berdasarkan kajian teknis layak dan bersifat ekonomis.
Kegiatan untuk menemukan sumberdaya minyak dan gas yang baru
merupakan wujud tindak lanjut arahan kebijakan dan strategi Presiden Republik
Indonesia, Jokowi pada pidato dalam rangka HUT ke 76 RI. Hal ini disampaikan
oleh Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua dan Maluku, Subagyo.
“Arahan Presiden Jokowi adalah untuk menggalakkan kegiatan
eksplorasi, maka seluruh kegiatan oleh KKKS migas, menjadi bentuk dukungan bagi
negara yang akan memberi dampak positif, baik di pusat maupun daerah”, ungkapnya.
Subagyo menyatakan bahwa dalam berkegiatan pada industri
hulu migas, Kementrian ESDM dan SKK Migas selalu memastikan kelayakan teknis
operasi dan kepatuhan terhadap proses perizinan yang berlaku.
Kegiatan operasional juga berpedoman pada pemenuhan hak-hak
pihak ketiga sesuai dengan perundangan dan peraturan yang ada, termasuk
didalamnya bila terkait dengan adat istiadat yang berlaku di wilayah setempat.
“SKK Migas – KKKS selalu memastikan semua operator KKKS melakukan kegiatan sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan kerja sama dan hubungan timbal
balik, untuk dapat mewujdkan kelancaran kegiatan hulu migas” tandasnya.
Dikesempatan itu, Subagyo juga menyampaikan apresiasi dan
terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah, Pemprov, Pemkab,
jajaran kepolisian dan TNI yang telah terus berupaya agar program pemerintah
dan arahan Presiden ini dapat terwujudkan sesuai dengan target yang ditetapkan.
(dp-18)
