Papua, Dharapos.com
Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada manajemen RSUD Dok II Jayapura agar dapat meningkatkan kwalitas tenaga medis dan peralatan sehingga bisa menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tanah Papua.
 |
| Demianus Wasuok Siep saat membuka kegiatan lokakarya penyusunan program RSUD Dok II Jayapura |
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP MH menjelaskan, khusus permasalahan kesehatan di Papua, diantaranya tingkat kematian Ibu dan Anak yang masih tinggi, kekurangan gizi, penyakit infeksi terutama TBC, Malaria dan HIV/AIDS, serta beberapa penyakit tidak menular lainnya yang cenderung meningkat yaitu Diabetes Melitus dan penyakit jantung.
Untuk itu, kata Gubernur, permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah khususnya institusi birokrasi kesehatan tetapi juga tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah dunia usaha, organisasi profesi, LSM dan masyarakat secara umum.
“Semua unit kerja di RSUD sebagai salah satu pemangku kepentingan wajib melakukan upaya tertib administrasi dan teknis operasional. Sebagai rumah sakit rujukan daerah Papua yang perlu dikembangkan dari sisi fasilitas, tenaga dan kualitas pelayanan. Untuk mengembangkan RSUD Jayapura menjadi rumah sakit rujukan di Papua,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutan yang dibacakan staf Ahli Gubernur Papua bidang Kesejahteraan, Demianus Wasuok Siep saat membuka kegiatan lokakarya penyusunan program RSUD Dok II Jayapura, Selasa (9/6).
Lebih lanjut, kata Gubernur, kegiatan Lokakarya Penyusunan Program RSUD Jayapura menjadi suatu jembatan dalam menginterventarisasi segala kebutuhan dari tiap bagian maupun ruangan dari unit pelayanan, supaya kedepannya menjadi dasar acuan dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dalam pelayanan dapat terlaksana.
Program program dalam Rumah sakit Umum Daerah Jayapura harus menjadi tolak ukur pengembangkan dalam prioritas pengusulan pemenuhan kebutuhan barang.
“Saya berharap lokakarya ini akan menghasilkan program pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang konkret dan mampu menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan sesuai dengan kondisi rill di Papua,” katanya.
Sementara itu Kepala Bagian Perencanaan – RSUD Dok II Jayapura, Demianus Pikey menjelaskan kegiatan Lokakarya Penyusunan Program RSUD Jayapura tahun anggaran 2015 (Diskusi Meja) dibuat sangat berbeda dan tidak sama dengan tahun – tahun sebelumnya.
“Karena yang kita kejar pertama adalah bagaimana dasar dari rencana strategis program rumah sakit ini harus ada. Karena saya melihat Rencana Strategis (Renstra) belum ada. Makanya kita kejar bersama – sama dengan Bappeda Provinsi Papua,” terangnya kepada wartawan disela – sela kegiatan yang berlangsung kemarin siang Selasa (9/6) di Aula RSUD Dok II Jayapura.
Dalam lokakarya ini peserta duduk bersama dan berdiskusi meja untuk menyusun program – program dari setiap unit yang ada di rumah sakit.
Hal ini dengan tujuan bahwa RSUD Dok II sebagai rujukan nasional, yang saat ini mau kejar target dan sasarannya apa.
“Makanya program ini kita susun dalam bentuk diskusi bukan lagi kita presentasikan lagi. Tetapi presentasi itu kita munculkan ketika ada evaluasi dan konsep ini yang kita coba turunkan. Seperti itu yang hari ini kita lakukan,”jelasnya.
Selain itu, Demianus mengakui peralatan medis di rumah sakit rujukan daerah Papua ini sudah sangat lama.
“Setelah saya melihat ini bahwa kalibrasi atau pengujian alat medisnya pun belum pernah ada sebelum – sebelumnya. Makanya ini dimunculkan pada tahun 2015. Itu ada kalibrasi alat mengenai alat – alat yang tadi. Sebab ada yang karatan, ada yang rusak dan tidak dipakai. Ini harus kita munculkan dalam bentuk kalibrasi dan itu sudah ada dalam APBD 2015. Tetapi harus dimunculkan lagi pada tahun anggaran berikutnya,” akuinya.
Menjawab pertanyaan media ini apakah ada pemangkasan anggaran dari Pemprov Papua terkait penyediaan alat medis. Menurut Demianus, tidak ada pemangkasan, sebab dananya itu disiapkan.
“Jadi dana diserahkan kepada kita dalam jumlah besar. Tinggal kita masukkan dalam bentuk
program. Bahwa memang kalibrasi itu harus terkait perbaikan alat medis itu,”imbuhnya.
Masih menurut Demianus, hal ini tidaklah terlambat sebab setelah menyusun ini maka akan dibuat rencana kerja (Renja) tahun 2016. Dari sinilah semuanya akan diinput. Tidak bisa perencanaan menyusun sendiri, menyembunyikan programnya sendiri dan juga bekerja secara diam – diam.
“Yang kita mau kejar kan susah. Makanya kita mau semua unitnya. Setelah itu baru dijadikan renja,”terangnya.
Nantinya akan ada evaluasi dari semua kinerja RSUD Jayapura, sebagai rumah sakit rujukan di Tanah Papua.
DPR Papua Minta Sarana Dan Pelayanan RSUD Dok II Jayapura Dibenahi Kembali
Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Utty mengatakan, sesuai dengan tupoksi dari Komisi V DPRP yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, maka Komisi V melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Dok II Jayapura untuk meninjau langsung proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Papua yang masih minim sesuai dengan laporan warga yang diterima DPR Papua.
 |
| Wakil Ketua Komisi V DPRP Nioluen Kotouki serta Sekertaris Komisi Nason Utty saat melakukan tinjauan ke RSUD Dok II Jayapura |
“Jadi, kami turun melakukan peninjauan berdasarkan laporan warga, dan dalam kunjungan kami lihat di setiap unti rawat, di ruang Ortopedi RSU Dok II misalnya, ada sekitar 17 pasien yang belum melakukan pembedahan mengingat beluam adanya ketersediaan Pen sehingga tidak bisa dilakukan penindakan beda. Ruang bersalin ada beberapa keluarga yang terpaksa melakukan persalinan di rumah karena perawat di bawah tidak bisa melakukan tindakan menolong dan menyelamatkan ibu dan anak,” kata Sekertaris Komsi V DPR Papua Nason Utty kepada wartawan di Jayapura, Selasa (9/6).
Dikatakan Utty, pihaknya mendapat informasi dari perawat dan petugas bahwa mereka tidak sanggup dengan alat manual untuk masak dan mencuci serta untuk menstrerilkan alat dan alat-alat penunjang tersebut sudah rusak setahun yang lalu dan 2015 kita sudah anggarakan.
“Hingga kini alat tersebut belum diadakan sampai hari ini sementara kita mau melakukan pembahasan ABT pertengahan Juni ini,” ungakap politisi PPP itu.
Dijelaskan Nason, perlu mentapkan status rumah sakit Dok II setelah menjadi rumah sakit rujukan nasional, maka sebelum melakukan Grandising untuk suatu rumah sakit yang berstandar nasional harus dilihat dari kelayakan lokasi, pendanaan, serta masukan dari masyarakat.
“Kita datang dalam rangka mempersiapakan segala sesuatu sebelum masuk dalam ABT dan tentunya pembahasan anggaran itu adalah program,”bebernya.
Oleh sebab itu, ujar Utty, ini merupakan pekerjaan rumah yang tertunda di bidang kesehatan adalah penempatan tempat atau lokasi, serta menyelamatkan kondisi yang ada di setiap ruangan yang terjadi di RSUD Dok II dan perlu membentuk tim yang diperkuat dengan Perda sehingga aplikasi yang ditentukan dapat dipertangungjawabnkan kepada publik dan rumah sakit.
“Kita perlu selamatkan pelayanan baik RSUD, Abepura dan RS Jiwa sehingga dalam rangka itu kita lakukan sidak atau inspeksi berdasarkan laporan masyarakat dan kami mendatangi setiap tempat yang mereka keluhkan,”ujarnya.
Sementara Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr. Yerry Msen mengatakan, setelah rumah sakit sudah bergeser menjadi rujukan nasional , manajemen telah melakukan akreditasi sehingga pihaknya telah mempersiapakan kualitas yang ada dan sedang kami masih melakukan jalannya sehingga masalah-masalah ini masalah –masalah ini dapat terjawab secara manajemen.
“Hari ini kami berbicara untuk lima tahun kedepan dan semua permasalahan besar kami akan infentarisir , baik sarana-prasarana maupun SDM sehingga betul-betul masalah ini bisa teratasi,”tambahnya.
Dikatakan masalah yang ada sangat kompleks dan bukan sekarang ini namun ini semua dari awal, menueurtnya, manajemen telah melakukan langkah maju karena jalannya telah kami lakukan dan dengan sendirinya standar yang kita capai akan kita dapat.
“Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, saya pikir jelas kita bisa dapatkan yang namanya standar pelayanan pihaknya, mutu pelayanan, dan masalah-masalah tadi menjadi masalah esensial yang dipakai untuk betul-betul melangkah,”tandasnya.
(dp-30)