 |
| Peta Maluku Tenggara Barat yang berada di beranda terdepan NKRI berbatasan dengan Australia & Timor Leste |
Saumlaki, Dharapos.com
Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, R. R. M. Kabalmay mengakui keberadaan Kabupaten berjuluk Duan Lolat ini sebagai beranda terdepan NKRI masih tergolong miskin dan tertinggal.
Sehingga sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab serta perhatian serius pemerintah dalam membangun dan melayani masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat digelarnya Pelatihan Penangkapan ikan dengan Huhat atau Pole And Line kepada para nelayan di Kecamatan Tanimbar Selatan yang terdiri dari sejumlah nelayan di kota Saumlaki dan desa Matakus, yang bertempat di aula SMK negeri 1 Saumlaki, pekan kemarin.
Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten MTB bersama Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon pekan kemarin menggelar
Dijelaskannya, dengan kondisi wilayah yang merupakan daerah kepulauan dan terkonsentrasi pada gugus pulau Tanimbar, dengan luas wilayah 52.995,20 km², yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 Km² (19,06 persen) dan wilayah laut seluas 42.892,28 Km² (80,94 persen), maka strategi perencanaan dan target realisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi tumpuan dan harapan yang besar.
“Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan perekonomian daerah dan secara nyata harus mampu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Harapan ini terkait dengan potensi sumber daya yang cukup besar, baik sektor perikanan tangkap maupun perikanan budi daya.
Pada sektor perikanan budi daya misalnya, dengan potensi luas lahan untuk usaha budi daya perikanan sebesar 21.979 Ha, yang dapat diperuntukan untuk biota laut yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan kerapu, siput mutiara, rumput laut, lobster, kerang hijau dan abalone (Data Potensi DKP-MTB, 2014).
Dari total luas lahan tersebut, yang baru dimanfaatkan sebesar 3.039 Ha atau sekitar 14 persen dari potensi luas lahan dengan total produksi tahun 2015 sebesar 85,717.948 ton atau 120 persen dari target.
Sedangkan untuk sektor perikanan tangkap memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang diperbolehkan (JTB) sebesar 20.276,09 ton.
Dari nilai potensi yang ada baru dapat dimanfaatkan sebesar 9,425.31 ton (produksi perikanan tangkap tahun 2015) atau sekitar 95 persen target produksi yang ditetapkan.
“Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat menjanjikan namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kabalmay
Kondisi ini disebabkan bukan saja karena ketersediaan modal serta sarana dan prasarana usaha, tetapi juga disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia nelayan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut, begitu pula rendahnya jiwa kewirausahaan serta manajemen usaha yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
Kabalmay menegaskan bahwa berdasarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini maka Pemda MTB melalui DKP telah dan terus melakukan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta pemberian paket bantuan sarana dan prasarana usaha (Mesin Motor Tempel dan Mesin Ketinting, Kapal), penguatan modal dan kelembagaan usaha yang semata-mata bertujuan meningkatkan produksi dan pendapatan yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai salah satu daerah Pengembangan
Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi (PK2PT) dimana MTB akan mendapat perhatian khusus melalui intervensi berbagai program kegiatan dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan secara komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional juga akan memberikan dampak yang signifikan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten MTB.
Pelaksana Kepala DKP MTB ini juga mengatakan bahwa peluang tersebut juga merupakan tantangan bagi Pemda dan juga pelaku usaha dalam hal ini masyarakat nelayan dan pembudidaya untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan profesional melalui peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang kelautan dan perikanan.
Seluruh peserta pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam Penangkapan Ikan
dengan Menggunakan Huhate (Pole And Line) serta untuk keberlangsungan usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
Kadis juga berharap kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon agar kegiatan serupa nantinya terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten ini.
(dp-18)
