 |
| Foto bersama seusai pembukaan |
Ambon, Dharapos.com – Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku,
Samuel E. Huwae membuka kegiatan Sosialisasi Survei Biaya Hidup (SBH)
Tahun 2022 di Lantai VII kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/3/2022).
Saat pembukaan Huwae didampingi Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Maluku, Asep Riyadi yang ditandai dengan pemukulan tifa.
Sosialisasi yang digelar BPS sangat penting dalam rangka
menentukan pola konsumsi masyarakat dan diagram timbang sehingga ke depan angka
inflasi di Provinsi Maluku dapat dihitung sebagai bahan pengambilan kebijakan
Pemerintah.
Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya yang
disampaikan Huwae mrmberikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan
sosialisasi ini.
“Atas nama Pemda Provinsi Maluku, saya ucapkan terima
kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerjasamanya dalam
penyelenggaraan pencatatan statistik, baik secara khusus maupun sektoral,
sesuai peran masing-masing yang tentunya memberikan kontribusi bagi pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Maluku,” ujar Sekda.
Menurutnya, salah satu indikator strategis yang digunakan
dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah adalah angka inflasi, baik
inflasi nasional maupun kabupaten/kota. Perhitungan angka inflasi, jelas Sekda
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
Inflasi yang rendah dan stabil, sebut Sekda merupakan
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang dapat memberikan
manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang
tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial
ekonomi masyarakat, seperti penurunan daya beli, keputusan konsumsi atau
investasi dan sebagainya.
Dalam upaya pengendalian inflasi tersebut, maka diperlukan
koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, serta instansi terkait
melalui Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi
(TPI) di tingkat daerah, yang dikenal dengan TPID, bermuara pada pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Terkait output SBH , lanjut Sekda, adalah paket komuditas
dan diagram timbang (bobot) yang perlu di update pada tahun 2022 melalui
pelaksanaan SBH.
Di Provinsi Maluku, papar Sekda, sampel SBH tahun 2022
mencakup 3 kabupaten/kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual dan Maluku Tengah.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, untuk mendapatkan hasil
yang terbaik dari pelaksanaan SBH 2022 dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari
semua pihak.
Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya sinergi yang baik
dari seluruh instansi/OPD pada jajaran Pemda Provinsi Maluku, maupun
kabupaten/kota, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPS
sebagai penyelenggara kegiatan SBH 2022.
“Kami juga menghimbau kepada pimpinan lembaga/instansi
sipil, komandan kepolisian/TNI, Camat di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten
Maluku Tengah, agar dapat membantu petugas SBH 2022 dengan memberikan himbauan
kepada seluruh pegawai/anggota yang ada di bawah wilayah kerjanya, agar dapat
menerima petugas SBH 2022 dengan baik, dan berpartisipasi aktif untuk mengisi
dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar,” imbaunya.
Ia pun berharap, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, guna menghasilkan data
yang berkualitas dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, serta perencanaan
pembangunan Provinsi Maluku yang lebih baik.
“Karena sukses SBH 2022, sukses kita bersama, menuju
Maluku maju,” tandas Sekda
(dp-19)
