Bupati KKT Imbau Warga Dukung Penyelenggara Pemilu

Imbauan Bupati itu menyusul adanya kekecewaan masyarakat dan
elit politik di daerah terkait penundaan pencoblosan di 20 TPS yang tersebar di
Kelurahan Saumlaki dan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan akibat
keterlambatan pengiriman logistik Pemilu.

“Saya menilai keterlambatan dalam pelaksanaan Pemilu di
Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT, red) hingga penundaan pencoblosan di
sejumlah TPS dikarenakan ada proses pergantian komisioner KPUD yang interval
waktunya paling dekat dengan Pemilu,” nilainya mengawali perbincangan
dengan wartawan di kediamannya, baru-baru ini.

Dikatakan, berdasarkan pantauan, setelah KPUD melakukan
sortir surat suara, ada sekitar 19 ribu surat suara yang rusak.

Kemudian, setelah KPUD melakukan pencetakan ulang surat
suara, ternyata sudah tidak bisa dicetak di Makassar melainkan di Surabaya.

Perubahan ini tentu berpengaruh pada proses pengiriman
karena transportasi dari Surabaya ke Saumlaki terkendala sehingga baru tiba di
Saumlaki tanggal 16 April 2019 atau sehari sebelum Pemilu.

Hal tersebut sangat berpengaruh karena pelipatan surat suara
dan penyortiran logistik lainnya itu membutuhkan waktu.

“Saya kira dengan kondisi yang terjadi ada 17 TPS di kelurahan
Saumlaki dan 3 TPS di desa Lermatang yang mengalami penundaan ini tidak patut
untuk kita saling menyalahkan penyelenggara tetapi kita semua harus membantu,”
imbuhnya.

Pemda KKT semenjak 2 minggu sebelum Pemilu, telah melakukan
rapat koordinasi bersama KPUD dengan melibatkan Bawaslu dan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (FKPD).

Bahkan, pertemuan terakhir malah dilakukan pada 16 April
2019 atau sehari sebelum pelaksanaan pungut hitung.

Pihak KPUD yang hadir saat itu memastikan bahwa pelaksanaan
Pemilu tetap terlaksana sesuai jadwal yakni pada 17 April 2019.

“Dan kami pun memastikan bahwa siap mendukung
pelaksanaan Pemilu jika ada kendala baik itu transportasi darat maupun laut.
Bahkan Pemerintah daerah juga siap mencarter pesawat jika dibutuhkan. Nah,
tentu saja tentang kebutuhan ini harus diminta melalui surat resmi oleh
penyelenggara kepada Pemerintah KKT. Tapi karena ini sudah terjadi maka jangan
kita salahkan satu dengan yang lain,” sambungnya.

Bupati menyayangkan adanya tudingan terhadap Pemda yang
terkesan “diam” saat terjadi proses penundaan ini.

Dia memastikan telah ada dukungan dan upaya yang dilakukan
oleh Pemkab KKT bersama TNI-Polri dan FKPD termasuk terlibat dalam pelipatan
dan penyortiran hingga mempercepat proses distribusi logistik Pemilu ke TPS.

“Nggak usah ada tokoh yang memberikan statement bahwa
ini merupakan kejahatan demokrasi karena pernyataan semacam itu nanti
membingungkan masyarakat dan sifatnya provokatif,” tegasnya.

Bupati memastikan akan ada upaya yang dilakukan lebih lanjut
dengan penyelenggara Pemilu di daerah tersebut untuk memperlancar proses
pungut-hitung di sejumlah TPS yang belum menyelenggarakan pemilihan.

Tentang upaya yang dilakukan itu telah dibahas bersama dalam
rapat koordinasi dengan melibatkan FKPD tanggal 18 April 2019.

(dp-18)