Daerah

Bupati Malra Hadiri Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara 2020

13
×

Bupati Malra Hadiri Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara 2020

Sebarkan artikel ini
Bupati Hanubun Rakornas Batas Negara
Bupati Malra, M. Thaher Hanubun saat menghadiri Rakornas Pamtas Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/3/2020)

Langgur, Dharapos.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Siaran pers Humas Pemda setempat yang diterima media ini, Kamis (12/3/2020) menyebutkan, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Malra, M. Thaher Hanubun.

Plt. Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam laporannya mengatakan, rakor dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang arah kebijakan pengamanan perbatasan.

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakornas Pamtas 2020 ini adalah memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan negara serta menemukan permasalahan-permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sebagai dasar perumusan dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, dan dinamis.

Suhajar mengungkapkan, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rakornas ini adalah tersusunnya rekomendasi dari perspektif masing-masing pemangku kepentingan untuk dijadikan dasar perumusan dan penyusunan sistem perbatasan negara yang terpadu sebagai penopang tata kelola perbatasan negara yang efektif menuju perbatasan negara yang aman, tertib, maju dan dinamis.

Selain itu, Rakornas dimaksud juga dilaksanakan dalam rangka Penguatan Sistem Tata Kelola Perbatasan Negara khususnya dalam pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah sistematis dan komprehensif dalam mewujudkan sistem pengamanan perbatasan terpadu.

Untuk diketahui, sejumlah Menteri hadir diantaranya Menkopolhukam, Mendagri (yang juga sebagai Kepala BNPP), Panglima TNI, Kapolri, bersama 15 Gubernur dan Forkopimda Provinsi, 54 Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Kepala BPPD Se-Indonesia.


(dp-49)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *