ASN lingkup Pemkab Malra saat apel perdana pasca libur Lebaran, Senin (17/5/2021)
Langgur, Dharapos.com – Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar apel perdana.
Giat yang mengambil lokasi di halaman
kantor Bupati, Senin (17/5/2021), dalam rangka mengawali hari pertama pasca
liburan Idul Fitri,.
Bupati M. Thaher Hanubun, pada kesempatan
itu mengingatkan keselamatan masyarakat adalah yang paling utama.
“Bagaimanapun dan apapun yang kita lakukan,
pertimbangkan keselamatan dan kesehatan kita dan warga masyarakat. Karena itu
adalah hal utama dan penting,” tegasnya dalam sambutan yang dibacakan
Sekretaris Daerah setempat Ahmad Yani Rahawarin.
Bupati juga menyampaikan terimakasih kepada
seluruh ASN Muslim diwilayah itu yang pada perayaan Idul Fitri 1442 Hijriyah
tidak melaksanakan Open House, sebagai tindaklanjut Surat Edaran Bupati Maluku
Tenggara Nomor : 003.2/1521/Setda tanggal 10 Mei 2021 tentang Larangan Kegiatan
Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan Open House pada Hari Raya
Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
Untuk itu, dirinya juga berharap kegiatan
Halal Bihalal yang sudah menjadi tradisi dan dibuat secara meriah agar tidak
dilakukan.
“Semuanya itu tentu tidak dimaksudkan untuk
membatasi hak Aparatur Sipil Negara (ASN) sekalian, Namun semata-mata untuk memutus
mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara,” harapnya.
Lanjut Bupati, sebagaimana dirinya telah
menyampaikan setiap tanggal 17 bulan berjalan, maka seluruh ASN Lingkup Pemkab
Malra wajib melaksanakan apel bersama, baik dilakukan secara terpusat atau pada
setiap SKPD.
“Semua ini dilaksanakan dalam rangka
peningkatan kesadaran dan disiplin kinerja ASN,” lanjutnya.
Mencermati berbagai perubahan
penyelenggaraan pemerintahan, terutama implementasi reformasi birokrasi, saat
ini sudah dirumuskan kebijakan penyederhanaan birokrasi yakni melalui
Penyetaraan Jabatan dari Jabatan Struktural
Dikatakan Jabatan Fungsional, sebagai
tindaklanjut Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI Tanggal 20 Oktober
2019 yakni “Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah.” Pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan pemangkasan level
struktur pemerintahan daerah menjadi Hanya 2 Level, dan berdasarkan penegasan
oleh KEMENDAGRI dan KEMENPAN RB, paling lambat akhir Juni 2021 sudah harus
dilakukan penyetaraan Jabatan dari Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan
Fungsional.
“Saya minta pengalihan Jabatan Eselon IV ke
Jabatan Fungsional ini, tidak disalahartikan sebagai jabatan tidak berpengaruh.
Justru sebaliknya jabatan fungsional memiliki peran yang penting dan strategis
karena keprofesionalannya sangat berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan memastikan bahwa
penyetaraan jabatan ini “tidak merugikan Pejabat Eselon IV yang nanti akan
dialihkan,” terangnya.
Ketiga, untuk menindaklanjuti arahan dari
Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan pandemi COVID 19, kebijakan
pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi akan terus dilakukan. Untuk itu
melalui momentum apel di hari ini, Bupati Maluku Tenggara mengingatkan Kembali
Kepala OPD untuk mempercepat proses Belanja Barang dan Jasa untuk kepentingan
Publik, baik yang bersumber atau dialokasikan dari APBD maupun APBN.
“Percepatan penyerapan anggaran menjadi kunci
utama, dan Saya tidak menginginkan kejadian yang sama karena keterlambatan
serta permasalahan teknis lainnya, menyebabkan Anggaran yang sudah Kita
perjuangkan dan mendapat alokasi dalam bentuk DAK dari Pemerintah Pusat dicoret
atau dipotong. Sesegera mungkin unit kerja perencanaan dan pejabat yang
bertanggungjawab untuk segera menyiapkan dan menyelesaikannya dalam waktu
singkat” tegasnya.
Bupati menambahkan, dalam kaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi ASN, dirinya sangat mengharapkan disiplin, kerjasama, komitmen
dan dukungan dari ASN untuk mewujudkan target pembangunan daerah yang telah
ditetapkan.
“Saya sampaikan apresiasi dan ucapan
terimakasih atas berbagai prestasi dan capaian kinerja,” pungkasnya.
(dp-52)
