Namlea,
Bupati Buru, Ir, Ramly
Umasugi, S.Pi, MM, telah menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun Anggaran 2013 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buru yang
berlangsung,
Senin (31/6).
Umasugi, S.Pi, MM, telah menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun Anggaran 2013 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buru yang
berlangsung,
Senin (31/6).
 |
| Sidang Paripurna DPRD Buru |
Dalam
LKPJ tersebut, Bupati melaporkan bahwa dalam tahun Anggaran 2013 merupakan representasi dari seluruh rangkaian kegiatan
Pemerintah Daerah pada masa kepemimpinan dirinya sebagai Bupati Kabupaten Buru dalam kurun waktu 5 tahun.
LKPJ tersebut, Bupati melaporkan bahwa dalam tahun Anggaran 2013 merupakan representasi dari seluruh rangkaian kegiatan
Pemerintah Daerah pada masa kepemimpinan dirinya sebagai Bupati Kabupaten Buru dalam kurun waktu 5 tahun.
“LKPJ
2013 ini merupakan
tahun ke dua
dari implementasi
RPJMD tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru nomor 01 tahun 2012,” jelasnya.
2013 ini merupakan
tahun ke dua
dari implementasi
RPJMD tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru nomor 01 tahun 2012,” jelasnya.
Hal ini, jelas Bupati,
sesuai dengan visi Kabupaten Buru yang maju menuju masyarakat Bupolo yang mandiri, sejahtera, demokrasi
dan berkeadilan,
serta dengan misi pembangunan yang dicapai
yakni upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth), Perluasan
kesempatan kerja (Pro Job), dan Penurunan Kemiskinan (Pro Poor) dengan tetap
memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan (Pro Environmenth).
sesuai dengan visi Kabupaten Buru yang maju menuju masyarakat Bupolo yang mandiri, sejahtera, demokrasi
dan berkeadilan,
serta dengan misi pembangunan yang dicapai
yakni upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth), Perluasan
kesempatan kerja (Pro Job), dan Penurunan Kemiskinan (Pro Poor) dengan tetap
memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan (Pro Environmenth).
Kesemuanya ditargetkan
sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di maksud dan akan dituangkan dalam kegiatan yang di susun berdasarkan Keadilan Transparansi (Keterbukaan), Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), Efisien dan Efektifitas
serta Disiplin Anggaran.
sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di maksud dan akan dituangkan dalam kegiatan yang di susun berdasarkan Keadilan Transparansi (Keterbukaan), Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), Efisien dan Efektifitas
serta Disiplin Anggaran.
Selain itu, Bupati juga memaparkan anggaran tahun 2013
Kabupaten Buru sebagai berikut: Pada tahun anggaran 2013, Pendapatan Daerah di targetkan Sebesar RP. 510,01 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar RP. 485,57 Milyar
atau 95,20 Persen.
Kabupaten Buru sebagai berikut: Pada tahun anggaran 2013, Pendapatan Daerah di targetkan Sebesar RP. 510,01 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar RP. 485,57 Milyar
atau 95,20 Persen.
Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di anggarkan RP.22,09
Milyar dengan realisasi anggaran RP.10,83 Milyar atau 49,04 Persen, Pendapatan Transfer Daerah
RP.487,25 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar RP.470,15 Milyar atau 96,49
Persen, Pendapatan Daerah yang sah di anggarkan sebesar RP.674 Juta dengan realisasi anggaran sebesar 4,56
Milyar atau 677,61 Persen.
Milyar dengan realisasi anggaran RP.10,83 Milyar atau 49,04 Persen, Pendapatan Transfer Daerah
RP.487,25 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar RP.470,15 Milyar atau 96,49
Persen, Pendapatan Daerah yang sah di anggarkan sebesar RP.674 Juta dengan realisasi anggaran sebesar 4,56
Milyar atau 677,61 Persen.
Bupati juga mengatakan bahwa pada sisa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tetapkan sebesar RP.548,66 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar RP.494,89
Milyar atau 90,20 Persen, Belanja Operasional sebesar RP.414,10 Milyar, Belanja Modal sebesar RP.129,56 Milyar
dan Belanja Tak
Terduga sebesar RP. 5 Milyar.
Milyar atau 90,20 Persen, Belanja Operasional sebesar RP.414,10 Milyar, Belanja Modal sebesar RP.129,56 Milyar
dan Belanja Tak
Terduga sebesar RP. 5 Milyar.
Sementara itu, Total Realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target sebesar
48,27 Persen. Sedangkan, Pembiayaan Pengeluaran Daerah realisasinya mencapai RP.1,75 Milyar atau 81,42
Persen.
48,27 Persen. Sedangkan, Pembiayaan Pengeluaran Daerah realisasinya mencapai RP.1,75 Milyar atau 81,42
Persen.
Maka, Sisa Lebih Perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA) tahun aanggaran 2013 adalah sebesar RP. 10,01 Milyar.
Setelah
membacakan gambaran kinerja Keuangan Daerah, lebih lanjut Bupati dalam pidatonya, menegaskan
bahwa Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran akan disampaikan secara terpisah dalam bentuk RANPERDA setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
membacakan gambaran kinerja Keuangan Daerah, lebih lanjut Bupati dalam pidatonya, menegaskan
bahwa Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran akan disampaikan secara terpisah dalam bentuk RANPERDA setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sehingga untuk pencapaian misi demi terwujutnya masyrakat Bupolo yang demokrati, tentram, aman, dan tertib yang pada hakekatnya dapat terwujud di berbagai Leading Sector,” lanjutnya.
Selain itu, untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi maka Pemkab Buru akan mendorong penguatan keunggulan berdaya saing melalui Peningkatan Investasi, Penguasaan Iptek, Penguatan
Kapasitas dan Ketrampilan Masyrakat serta Pengembangan Klaster Industri
Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian, Perikanan , dan Perkebunan. (Rf)
Kapasitas dan Ketrampilan Masyrakat serta Pengembangan Klaster Industri
Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian, Perikanan , dan Perkebunan. (Rf)
