 |
| Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori |
Jakarta, Dharapos.com – Pemerintah berupaya maksimal untuk
mencegah dampak negatif gejolak harga beras yang masih terus terjadi. Beragam
cara pun ditempuh, mulai dari penyaluran bantuan beras hingga Bantuan Langsung
Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak.
Terkait hal itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik
Indonesia (AEPI), Khudori menilai, kebijakan Pemerintah tersebut dapat
dipahami. Sebab, hal tersebut memang untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah concern untuk menjaga daya beli masyarakat
miskin, masyarakat rentan supaya daya belinya tidak terpengaruh,” ungkap
Khudori dalam rilis yang diterima Media ini, Rabu (21/11/2023).
Diterangkan, kenaikan harga beras yang tinggi akibat beragam
faktor dapat berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga masyarakat di lapisan
bawah. “Hal ini justru dapat
membuat kelompok miskin semakin banyak,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, jika harga beras tinggi maka daya
beli mereka akan terganggu bahkan orang yang hanya beberapa jengkal diatas
garis kemiskinan itu bisa jatuh miskin.
Ia juga menilai kebijakan bantuan beras pemerintah efektif
untuk mengerem kenaikan laju harga beras.
“Secara umum harga beras memang sudah mengalami
kenaikan sejak Agustus tahun 2022 hingga Maret 2023, namun saat ada bantuan
beras, fluktuasi harga dapat terkendali,” tuturnya.
Tidak hanya bantuan beras maupun BLT, Pemerintah juga
dinilai gencar melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat mengakses pangan
dengan mudah.
“Ketika harga beras itu tinggi pemerintah melalukan
operasi pasar maupun bantuan sosial yang terus berlanjut hingga tahun
ini,” terangnya.
Ia pun berharap Pemerintah dapat mengantisipasi sejumlah
momentum yang dapat meningkatkan konsumsi beras seperti masa Pemilu.
“Selain itu ada Ramadhan dan disambut momentum idul
Fitri di April dan itu juga momentum,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Cinta NKRI Provinsi Papua
Barat, Napoleon Fakdawer memuji bagaimana upaya Pemerintah dalam mewujudkan
ketahanan pangan khususnya di Papua.
“Membangun ketahanan pangan di Papua memang tak semudah
membalikkan telapak tangan karena ada sejumlah tantangan yang menghadang,”
ucap Napoleon.
Dijelaskan, kedaulatan pangan, merupakan salah satu tujuan
pembangunan nasional yang harus diwujudkan. Oleh karenanya, diperlukan
kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Tak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting
dalam menjaga kedaulatan pangan di Indonesia,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk ikut mendukung para petani
lokal agar dapat lebih berdaya.
“Masyarakat bisa mendukung petani lokal dengan
melakukan pembelian produk-produk dari petani lokal,” pungkasnya.
(dp-53)
