 |
| Menteri ESDM, Staf dan Kepala SKK Migas berpose bersama masyarakat dan Asisten I Setda MTB – J. Batseran, S.Sos |
Saumlaki, Dharapos.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Sudirman Said beserta dua Dirjen dan Staf maupun Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hari Jumat kemarin (8/1) berkunjung ke Saumlaki (Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat) dan melakukan rapat terbatas (Ratas) dengan pimpinan DPRD serta pemerintah setempat.
Dalam kunjungan ini, Sudirman Said didampingi jajarannya, antara lain Dirjen Migas IGN Wiratmaja, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Staf Khusus Menteri ESDM Nizar Suhendra, Tenaga Ahli Menteri ESDM William Subandar, dan Direktur Pembinaan Hulu Migas Djoko Siswanto.
Sementara Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi didampingi Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto Rimbono dan Kepala Unit Proyek Percepatan SKK Migas Ketut Budiarta.
Saat mendarat di Bandara Mathilda Batlayeri, Sudirman dan rombongan langsung menuju Gedung DPRD MTB. Sudirman disambut Ketua DPRD Simson Loblobly, dan kedua Wakil Ketua masing-masing PK Taborat dan Ny Ema Labobar.
Setelah itu, Sudirman bertemu jajaran Pemda MTB yang dipimpin Wakil Bupati PP Werembinan.
Pertemuan yang dilakukan secara terpisah yakni di kantor DPRD MTB dan di Kantor Bupati MTB itu dinilai memiliki manfaat penting bagi rencana Pengembangan Blok Masela sebagai lapangan gas Abadi yang berlokasi di lepas pantai wilayah Maluku atau kurang lebih 144 KM dari lepas pantai kota Saumlaki.
Kepada Menteri ESDM dan rombongan, Wabup MTB – Petrus Paulus Werembinan dalam paparannya menjelaskan secara detail soal letak georafis wilayah dengan potensi ancaman bagi masyarakat, maupun menjelaskan secara umum soal demografi dan realitas kehidupan masyarakat, teristimewa potret masyarakat di daerah kepulauan yang jauh dari kota Saumlaki.
Ada hal kontras yang disampaikan dan diharapkan adanya afirmasi Pemerintah Pusat guna mendukung kesiapan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi beroperasinya Blok Masela.
Masalah yang dihadapi di MTB adalah masalah sosial budaya yakni tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses dan rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan.
Permasalahan di bidang ekonomi, pembangunan seperti terbatasnya infrastruktur, Telekomonikasi, Listrik, Transportasi hingga minimnya tenaga SDM di bidang pemerintahan dan bidang lain.
“Pak Menteri, kabupaten kami ini di tahun 2013 merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku,” ungkap Wabup.
Persoalan kekurangan pasokan listrik juga menjadi keluhan Pemerintah Daerah MTB yang disampaikan kepada sang Menteri.
Werembinan menjelaskan bahwa kebutuhan listrik di daerah MTB saat ini dipenuhi oleh PT. PLN Persero meskipun masih terbatas seperti kapasitas mesin di PLTD Saumlaki baru berkisar 5,8 MW, PLTD Tutukembong 2,50 MW, Larat 2,5 MW dan Selaru 1,4 MW, sementara di pulau Seira hanya tersedia 700 KVA.
“Jumlah KK di MTB saat ini sebanyak 25.256 dengan asumsi 1 KK adalah 1 KW,maka idealnya untuk kebutuhan rumah tangga belum termasuk industri dan pemerintahan juga sosial dibutuhkan 25,3 MW. Artinya saat ini masih kekurangan 13 MW,” jelasnya.
Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah MTB, Mathias Malaka.
Dikatakan, Pempus hendaknya meningkatkan perhatian serius bagi masyarakat di daerah kepulauan karena hingga saat ini belum teraliri jaringan listrik.
“Memang disini daerah kepulauan sehingga hanya pulau-pulau besar yang baru dibangun PLTDnya. Kami berharap dengan adanya data ini, Bapak Menteri juga bisa memberikan perhatian bagi masyarakat Indonesia yang ada di Kabupaten MTB, yakni di pulau-pulau yang sampai saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan karena anak-anak mereka masih menggunakan pelita untuk belajar di waktu malam. Bagaimana kita bisa siapkan generasi muda ke depan sementara mereka masih belajar dengan menggunakan pelita,” pintanya.
Kepada Wartawan secara door stop usai rapat terbatas dengan Pemkab MTB, Sudirman mengatakan jika keinginannya untuk bertandang ke Saumlaki sudah lama ia pendam hanya karena kesibukannya menjalankan tugas-tugas Negara.
“Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung ke Saumlaki karena Saumlaki akan jadi home base dari satu project penting yakni lapangan abadi Blok Masela. Tujuan kami ke sini untuk berdialog dengan para stakeholders di Maluku Tenggara Barat seperti Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian melihat secara langsung bagaimana situasi di Maluku Tenggara Barat,” ungkapnya.
Dalam pertemuan dengan Pemda, dirinya mengaku telah mendengar berbagai masukan serta sejumlah kebutuhan dasar masyarakat MTB yang dipaparkan oleh pimpinan DPRD maupun Wakil Bupati dan Sekda seperti keterbatasan pasokan listrik bagi masyarakat, maupun bahan bakar.
“Jadi ini kesempatan baik untuk melihat lapangan, kemudian dengan itu kita bisa melakukan intervensi atau perbaikan-perbaikan,” janjinya.
Terkait rencana pengembangan Blok Masela, seperti kesiapan pembangunan Logistik Suplay Basse (LSB), Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas usai Ratas tersebut, melakukan kunjungan ke lokasi yang akan dibangun LSB yakni di petuanan desa Olilit.
Dalam kunjungan kali ini, Sudirman juga mengunjungi Pertamina dan PLTD Saumlaki sekaligus juga meninjau proyek PLTS yang sedang dalam proses pembangunan.
Sebagaimana presentasi Wakil Bupati MTB kepada Menteri ESDM, Kabupaten MTB merupakan daerah pemekaran yang baru diresmikan pada 1999.
Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Banda di utara, Laut Timor dan Samudera Pasifik di selatan, Gugus Pulau babar Sermata di barat, dan Laut Arafura di timur.
MTB memiliki luas 53.000 km persegi, yang terdiri dari 10.000 km persegi wilayah darat dan 43.000 km persegi wilayah laut. MTB dikelilingi beberapa pulau terluar, seperti pulau Larat, Selaru, Asutubun, dan pulau Batarkusu. Selain itu MTB memiliki 176 pulau dengan garis pantai sepanjang 1.623 km.
Berdasarkan Perpres No. 131/2015, Kabupaten MTB masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal dari 8 kabupaten dan Kota tertinggal di provinsi Maluku. Saat ini Kabupaten MTB menjadi kabupaten termiskin nomor dua di Maluku.
Dari dari BPS, angka kemiskinan MTB pada 2014 sebesar 27,75%. Kabupaten ini memiliki anggaran belanja Rp 833 miliar, namun 96,36% masih mengandalkan uang dari pemerintah pusat. PAD MTB hanya 3,54%.
(dp-18)
