Ambon, Dharapos.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku gelar rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).
Kegiatan yang digelar Senin (20/3/2023), di Hotel Manise dibuka
resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia,
Mustafa Sangadji.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah IV Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir. Zanariah,
M.Si dengan materi Sinergitas Program Kegiatan dan Penganggaran Urusan
Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Kependudukan dan
Catatan Sipil Kemendagri Adel Trilius, SE, MM, dengan materi Sinkronisasi
Perencanaan Program/kegiatan Tahun 2024 dan Kabid Pembangunan Manusia dan
Masyarakat Bappeda Provinsi Maluku Liberty Lewerissa, SE, MM.
Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Staf
Ahli mengatakan, forum ini merupakan satu momen untuk berdiskusi dan saling
berbagi pengetahuan, pengalaman, permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara provinsi dan
kabupaten/kota sekaligus dalam rangka menyamakan persepsi untuk memberikan
kontribusi pemikiran yang faktual dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang
ada saat ini.
Disamping itu pula, forum ini mengharuskan kita semua agar
mampu menyusun program/kegiatan yangs sesuai dengan target dan dapat menjawab
semua persoalan pada masing masing wilayah kerja kita.
Apalagi, pelaksanaan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, jelas
Gubernur, merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, karena terkait dengan kepastian hukum terhadap status
kependudukan/warga negara seseorang, implikasi dan relasinya mengenai, misal,
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, kartu tanda penduduk, mutasi
domisi kependudukan.
“Sejalan dengan itu, saya sangat mengharapkan kiranya
lewat forum yang dilaksanakan hari ini dapat menjawab permasalahan kependudukan
dan pencatatan sipil yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota di
Maluku, serta mampu mendorong kita semua agar secara cermat mengevaluasi
berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan, yang nantinya dapat menjadi acuan dan
standar penyusunan program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Maluku Dewi
Pattimahu menjelaskan, maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan
suatu sistem penataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian
penduduk serta keluarga berencana yang lebih baik dengan tujuan mensingkronkan
pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti 60
orang peserta yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas/Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota
se-Provinsi Maluku, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku serta OPD terkait lingkup
Pemerintah Provinsi Maluku,” tandasnya.
(dp-19)