Langgur, Dharapos.com – Konflik horizontal yang terjadi di
Maluku Tenggara (Malra) dan telah menelan korban jiwa kini jadi sorotan warga
setempat.
Pemerintah daerah setempat dalam hal ini Penjabat Bupati
Jasmono dituding tidak mengupayakan proses rekonsiliasi dan terkesan
menghindari diri dari konflik yang terjadi.
Menyikapi hal tersebut, Pemda Malra lewat Dinas Komunikasi
dan Informatika (Kominfo) pun angkat bicara.
Kadis Kominfo setempat, Antonius Raharusun mengungkapkan,
pada prinsipnya Pemda Malra
mengapresiasi siapa saja baik itu warga masyarakat, OKP, politisi, akademisi
dan lainnya yang turut menjalankan fungsi kontrol atas penyelenggaraan
pemerintahan.
Namun, lanjut Raharusun, pihaknya menyesalkan adanya
pernyataan bahwa Pj Bupati Malra pada hampir setiap konflik horizontal terkesan
menghindar dan tidak ingin melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengajak dan
melibatkan Tokoh adat, tokoh agama, elemen pemuda supaya duduk bersama-sama
untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik.
“Pernyataan ini menurut kami adalah keliru,” kata
Raharusun di Langgur, Selasa (5/2/2024).
Pernyataan Raharusun bukan tanpa alasan, karena faktanya, Pj
Buati Jasmono serius dalam mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak
dimaksud.
“Dokumentasi foto dan video dapat dilihat pada akun FB resmi
Dinas Kominfo Maluku Tenggara dan channel youtube Diskominfo Maluku Tenggara,” imbuhnya.
Selain itu, Pj Bupati senantiasa hadir bahkan di saat
konflik sedang terjadi. Berdiri bersama-sama aparat TNI-Polri untuk meredahkan
amarah dari warga yang terlibat dalam konflik.
Hal itu tentu menjadi ancaman bagi nyawanya, namun sadar
akan tugas dan tanggung jawabnya, Penjabat Bupati mengambil resiko itu.
Mantan Kabag Humas dan Protokoler itu mengungkapkan, hasil
dari pertemuan bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, Orangkay Langgur, Penjabat
Kepala Ohoi Ohoijang, Lurah Ohoijang Watdek, OPD terkait dan pihak2 lainnya
telah menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam Maklumat maupun Press
Release sebagaimana dibacakan dan telah disebarluaskan.
Menurut Raharusun, upaya menjaga kamtibmas, sesungguhnya
bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda serta TNI-Polri melainkan semua
komponen termasuk didalamnya unsur kepemudaan yang ada di Malra.
“Alangkah bijaknya jika kita semua turut bersama-sama Pemda
dan TNI-Polri mengusahakan rekonsiliasi atas konflik yang terjadi sehingga
perdamaian bersama dapat dirasakan,” pungkasnya.
(dp-red)
