![]() |
Richard Rahakbauw |
Ambon, Dharapos.com
Gubernur Ir. Said Assagaf diminta segera mencopot Direktur RSUD Dr. M. Haulussy Ambon atas sejumlah persoalan yang terjadi di lingkup RS milik Pemerintah Provinsi Maluku tersebut.
Salah satu hal yang mendasari desakan itu karena tunjangan dokter dan bidan yang berasal dari pelayanan BPJS telah dirampas oleh oknum-oknum yang ingin memperkaya diri di RSUD Dr. M. Haulussy.
Sehingga walaupun tenaga dokter dan bidan/suster sudah bisa dikatakan memadai di RSUD Dr. M. Haulussy, namun pelayanan yang diberikan tetap dianggap kurang maksimal.
Parahnya lagi, tak hanya merampas tunjangan dari dokter dan bidan, pihak RSUD Dr. M. Haulussy Ambon juga tidak membayarkan gaji security.
Bahkan gaji securiti yang dibayarkan selama ini selalu terlambat satu bulan dan yang lebih parahnya lagi gaji yang diberikan di bawah UMR atau selama ini gaji security hanya memcapai Rp. 1 juta bahkan Rp. 600 ribu.
Ulah dari pihak oknum-oknum di RSUD Dr. M Haulussy ini membuat pelayanan di RS yang sudah berakreditasi B menjadi kurang maksimal.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw yang geram mendengar keluhan para tenaga medis tersebut langsung mendesak Gubernur Maluku Said Assagaff untuk mencopot Direktur RSUD Haulussy Ambon serta berniat untuk melakukan audit keuangan yang ada di rumah sakit terkenal di Maluku ini.
Dirinya beranggapan, hal ini terjadi juga karena kinerja DPRD sangat lemah dalam melakukan pengawasan terkhsusunya Komisi D yang merupakan mitra dari RSUD Haulussy.
“Oleh karena itu besok saya minta rapat dengan Komisi B, karena hal ini merupakan kebobrokan yang terjadi di RSUD Haulussy Ambon, yang harus diusut sampai tuntas,” ujar Rahakbauw kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (13/4).
Dikatakan, setelah rapat bersama dengan Komisi B, pihaknya langsung melakukan inspeksi di RSUD Haulussy, guna menindaklanjuti keluhan dari dokter, bidan dan tenaga lainnya.
“Permainan ini harus dibongkar, karena Direktur tidak bijaksana dengan memangkas biaya jasa dari tenaga medis sehingga berdampak terhadap kinerja yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat,”tuturnya.
(rr)