 |
| Gubernur Murad Ismail bersama sejumlah petinggi lainnya saat melakukan pemeriksaan pasukan yang diterjunkan dalam Operasi Ketupat Salawaku Tahun 2022, di lapangan Polda Maluku Tantui, Jumat (22/4/2022) |
Ambon,
Dharapos.com – Bertindak
sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Murad Ismail memimpin Apel Gelar Pasukan
Operasi Ketupat Salawaku Tahun 2022, di lapangan Polda Maluku Tantui, Jumat
(22/4/2022).
Operasi
tersebut merupakan wujud sinergitas Polri dengan instansi terkait untuk
menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan idul Fitri 1440 Hijriyah.
Operasi
ini akan melibatkan 402 personel TNI, 2.478 Polri dan 650 personel dari
instansi terkait. Total, sebanyak 3.530 personil yang dikerahkan.
Ribuan
personel ini akan ditempatkan di 47 pos pengamanan, 27 pos pelayanan dan 4 pos
PAM terpadu antar instansi terkait di pelabuhan dan bandara serta terminal.
Gubernur
saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan,
operasi ini melibatkan 144,392 personel pengamanan gabungan terdiri dari 87.880
personel Polri, 13,287 TNI dan 43,225 personel dari instansi terkait.
Fokus
pengamanan, sebanyak 101.700 titik yang tersebar di Indonesia seperti masjid,
tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan
bandara.
“Polri
dengan dukungan dari TNI, Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,
menyelenggarakan operasi ketupat 2022 yang dilaksanakan selama 12 hari mulai
tanggal 28 hingga 9 Mei 2022,” urainya.
Dikatakan
Kapolri, pengamanan Idul Fitri tentunya tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah
melalui Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2022 tentang PPKM yang diberlakukan
tanggal 19 April – 9 Mei 2022 serta Surat Edaran Satgas Covid- 19 Nomor 16
Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada masa Covid-19
yang berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022.
“Berdasarkan
Mapping kerawanan, terdapat beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus
diantisipasi antara lain ancaman terorisme, premanisme, aksi sweeping oleh
ormas, kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok, kejahatan konvensional,
penyakit masyarakat, konflik buruh terkait THR, balap liar, penyalahgunaan
narkoba, petasan, perkelahian antar kelompok dan aksi perusakan fasilitas
umum,” pungkas Murad.
Oleh
karena itu, sambung Gubernur, operasi ketupat harus dilaksanakan secara
optimal.
Perjalanan
mudik maupun balik, harus berjalan lancar (Aman), kejahatan dan gangguan
Kamtibmas sekecil apapun harus dijaga dan diantisipasi.
Kapolri
dalam amanatnya menekankan delapan hal penting, untuk dipedomani guna mendukung
keberhasilan pelaksanaan operasi ketupat.
Pertama,
menjaga stamina dan kesehatan mental selama perjalanan operasi. Menyatakan
setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kedua,
melakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang sehingga
dapat melakukan langkah pencegahan yang prediktif.
Ketiga,
melaksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat di manapun dan kapanpun. Rekan-rekan adalah wujud
representasi negara di tengah-tengah masyarakat.
Keempat,
menggelar kekuatan Polri pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di
titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan dan kecelakaan lalu
lintas.
Kelima,
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satgas Covid-19 untuk meningkatkan
kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat saat
libur idul Fitri, dengan melakukan tes antigen secara acak terhadap masyarakat
di tempat keramaian.
Keenam,
mendorong para pengelola tempat wisata, pusat perbelanjaan dan tempat lainnya
yang dapat menimbulkan kerumunan untuk memasang dan menerapkan aplikasi Peduli
Lindungi.
Ketujuh,
satgas pangan dapat berperan membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan
bahan-bahan pokok dan pengendalian harga.
Delapan,
memantapkan kerjasama, sinergi dan solidaritas dengan para pihak yang terlibat,
menyatukan visi dan tujuan demi keberhasilan pelaksanaan operasi.
Turut
hadir Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latief, Wakapolda Maluku Brigjen Pol.
Jan de Fretes, unsur Forkopimda, seluruh pejabat utama Polda Maluku dan stakeholder
lainnya.
(dp-19)
