 |
| Bupati Malra M. Thaher Hanubun saat menghadiri Rakoornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, Selasa (21/9/2021) |
Langgur,
Dharapos.com – Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa
(21/9/2021) dilaksanakan Rakoornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021.
Bupati setempat
M. Thaher Hanubun hadir pada kesempatan itu.
Rapat dihadiri
Tim Inflasi Kabupaten Malra yang terdiri dari unsur-unsur TPID seperti Bank
Indonesia Maluku, Perum Bulog, Kepala BPS Malra, PT. Pertamina (Persero) Cabang
Tual-Malra, dan Kepala PT PLN Persero Cabang Tual, serta koordinator TPID
Maluku bersama anggota TPID Malra.
Dalam
sambutanya, Bupati meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga
kestabilan ekonomi daerah di masa pandemi Covid-19.
Selain itu,
harus mampu menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan dan aksi
nyata kepada masyarakat.
“Instansi-instansi
teknis diharapkan selalu dan senantiasa menjaga pasokan sesuai dengan hasil
analisa permintaan dan proyeksi sesuai data konsumsi yang ada,” urainya.
Lanjut
Bupati, rakor ini adalah sebagai tindak lanjut dari rakornas pengendalian
inflasi 2021, di mana TPID Malra harus
dapat menerjemahkan arahan dan penegasan Presiden untuk diaktualisasikan dalam
kebijakan dan aksi nyata di dalam masyarakat.
Ia kemudian
menekankan tiga catatan penting dari Presiden yang harus jadi pedoman
kerja-kerja TPID Malra.
Pertama,
TPID harus terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui secara pasti kendala
yang terjadi di masyarakat, baik dari aspek produksi, distribusi dan pemasaran,
hingga aspek konsumsi.
Kedua,
inflasi terjadi sangat berhubungan dengan hukum ekonomi atau hukum pasar.
Ketiga, TPID
diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di daerah, sehingga langkah-langkah
konkret untuk mendorong pertumbuhan produksi dan investasi perlu terus didorong.
Karena itu,
atas ketiga catatan tersebut, instansi teknis sesuai tugas dan fungsinya harus
dapat menjangkau stakeholder masing-masing, memastikan keseluruhan proses
ekonomi, berjalan lancar.
“Terhadap
hal-hal yang menjadi kendala, harus dicarikan solusi, kemudian koordinasi dan
inovasi perlu ditingkatkan guna mendorong produktivitas sektor ekonomi riil
yang memiliki dampak langsung, baik untuk perekonomian secara luas maupun dalam
upaya pengedalian inflasi,” tekannya.
Menurut
Bupati, terganggunya aspek permintaan dan penawaran sangat berpengaruh pada
tinggi atau rendahnya tingkat inflasi, maka TPID harus memastikan sisi
penawaran tetap terjaga, mengingat aspek permintaan yang cenderung tidak
mengalami perubahan signifikan.
Koordinasi
dan sinergi harus terus ditingkatkan, serta kolaborasi semua pihak terkait
sangat diperlukan untuk menjaga perputaran ekonomi tetap stabil dan terjaga
serta dapat dirasakan masyarakat.
Selanjutnya,
sektor-sektor potensial harus dapat didorong melalui pendampingan dan
pemberdayaan, sehingga dukungan dari seluruh TPID sangat diharapkan, selain
itu, peran dan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya BUMN juga dapat
menjadi salah satu sumber pengembangan ekonomi masyarakat.
Diakui Bupati,
dalam hal penanggulangan inflasi, koordinasi yang dilakukan selama tahun 2020
sudah cukup baik.
“Kitapun
mendapat penghargaan TPID Awards tahun 2020 oleh pemerintah pusat karena
tingkat inflasi saat itu sebesar 2,06 persen masih berada di bawah batas
toleransi 3 persen, namun di atas 2 persen, menggambarkan daya beli dan
perputaran ekonomi terjaga,” akuinya.
Untuk itu, inovasi
dan kreativitas harus di dorong, sehingga prestasi Kabupaten Malra dalam
pengendalian inflasi yang dibuktikan dalam 2 tahun terakhir harus terus
dipertahankan dan ditingkatkan di waktu-waktu mendatang dan diarasakan
manfaatnya oleh masyarakat.
(dp-52)
