Ambon, Dharapos.com – Dinas Kehutanan Provinsi Maluku memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), menyusul meningkatnya titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah Maluku.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila, mengatakan pihaknya sejak awal telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk BPBD, BMKG, TNI dan Polri, untuk mengantisipasi kondisi yang dapat meningkatkan potensi Karhutla.
“Kami sejak awal sudah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, antara lain BPBD, BMKG, TNI dan Polri untuk mengantisipasi adanya kejadian El Nino yang terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Maluku,” kata Haikal, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, Dinas Kehutanan bersama UPT Kementerian Kehutanan juga melakukan berbagai upaya pencegahan, di antaranya patroli serta kampanye kepada masyarakat mengenai pencegahan Karhutla.
Masyarakat diimbau tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api.
Selain itu, pemantauan hotspot dilakukan setiap hari melalui aplikasi Sipongi yang dibangun Kementerian Kehutanan.
“Kami juga menyiapkan personel di 11 kabupaten/kota dengan peralatan sederhana maupun peralatan mobil pemadam. Untuk Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sendiri ada tiga unit mobil damkar,” jelasnya.
Haikal mengatakan, penanganan Karhutla juga melibatkan UPT Kementerian Kehutanan, termasuk Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Maluku Papua.
Pembagian tugas dilakukan berdasarkan wilayah dan status kawasan. Untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan, sementara kawasan konservasi seperti taman nasional dan suaka alam berada di bawah kewenangan pengelola kawasan konservasi.
Sementara itu, apabila hotspot berada di area konsesi, seperti izin pertambangan, perkebunan dan sebagainya, maka penanganannya menjadi tanggung jawab pemegang konsesi.
Karena kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan, Haikal mengakui mobilisasi personel ke sejumlah lokasi Karhutla menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, pihaknya meningkatkan kerja sama dengan masyarakat melalui pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Kita ketahui bahwa Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan sehingga rentang kendalinya cukup jauh dan membutuhkan waktu untuk mobilisasi personel ke lokasi. Karena itu kami membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api agar sedini mungkin bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Menurut Haikal, sejumlah lokasi Karhutla berada di wilayah yang jauh dan sulit dijangkau sehingga kemampuan pemadaman juga terbatas.
Karena itu, Dinas Kehutanan berencana memberikan bantuan peralatan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api setelah proses pengadaan selesai. Salah satu peralatan yang akan diberikan berupa pompa jinjing yang dinilai dapat membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan.
“Karena aksesnya sangat terbatas, peralatan seperti ini yang mungkin bisa membantu melakukan pemadaman, karena akses mobil dan peralatan lainnya sulit menjangkau lokasi,” katanya.
Haikal juga menyebut berdasarkan data Sipongi, Maluku berada pada urutan kedelapan secara nasional dalam jumlah hotspot.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya dampak Karhutla di Maluku terhadap kesehatan maupun transportasi.
Terkait adanya kumpulan asap di Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir, hasil koordinasi dengan BMKG menunjukkan sebagian besar asap tersebut berasal dari Karhutla yang terjadi di Papua Selatan.
Untuk wilayah Maluku, sejumlah kabupaten telah memiliki Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di antaranya Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Buru dan Buru Selatan.
Berdasarkan data Sipongi yang disampaikan Haikal, hotspot terbesar berada di Kabupaten Buru dan Buru Selatan, kemudian Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tengah khususnya Seram Utara, serta Seram Bagian Barat.
Hotspot juga tercatat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya.
“Untuk lima kabupaten prioritas itu adalah Kabupaten Buru, Buru Selatan, SBT, Maluku Tengah dan SBB,” ujarnya.
Haikal menegaskan, penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kehutanan maupun BPBD.
“Upaya penanggulangan Karhutla ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh operator kehutanan, BPBD dan lainnya. Perlu adanya kerja bersama untuk penanggulangan Karhutla,” tegasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan prakiraan iklim dan curah hujan BMKG, pada November mendatang sejumlah wilayah di Maluku diperkirakan mulai mengalami hujan. Kondisi tersebut diharapkan dapat menurunkan potensi Karhutla.
Berdasarkan pengamatan melalui citra satelit dan aplikasi Sipongi, titik hotspot di Maluku mulai terlihat sejak Agustus, meningkat pada September, namun pada Oktober mulai menunjukkan tren melandai.
“Harapan kami, sesuai prediksi BMKG, mudah-mudahan mulai November dan Desember ini sudah mulai menurun,” pungkasnya.
(dp-53)
