Ambon, Dharapos.com – Staf Ahli Gubernur Deny Lilipory
membuka kegiatan Rapat Forum OPD Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD)
Provinsi Maluku Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Marina, Ambon, Rabu
(15/3/2023).
Rapat forum merupakan tahapan penting dan strategis dalam
proses perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan di bidang pengelolaan
perbatasan di Provinsi Maluku.
Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Satf
Ahli mengatakan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar
atau 3T merupakan komitmen pemerintah pusat saat ini yaitu membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
Daerah 3T adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki
dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara sejatinya hadir dan
melindungi segenap warga.
Dikatakannya, berdasarkan Perpres No.33 tahun 2015 tentang
rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku menetapkan
kawasan perbatasan di Provinsi Maluku meliputi kecamatan – kecamatan perbatasan
di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat
Daya, dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No.
3 tahun 2020 tentang rencana strategis sekretariat tetap Badan Pengelola
Perbatasan tahun 2020-2024 menetapkan 1 (satu) kabupaten sebagai pusat kegiatan
strategis nasional (PKSN) dan 28 (dua puluh delapan) kecamatan sebagai lokasi
prioritas (Lokpri) dan 9 (sembilan) pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar
(PPKT) yang masuk dalam program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan tahun 2020-2024.
Ditambahkannya, ada enam indikator ketertinggalan yang
menerangkan tentang Daerah 3T yakni, perekonomian masyarakat, sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta
karakteristik daerah.
“Sehubungan dengan hal tersebut, maka sasaran pembangunan daerah 3T
dititikberatkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka
kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga
diharapkan pada saatnya nanti daerah 3T dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan
daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas Lilipory.
Untuk itu, selaku Kepala Daerah, Gubernur pun menyampaikan
beberapa pesan dan harapan yang menjadi penekanan dalam rapat forum tersebut.
Pertama, memperhatikan kondisi geografis wilayah kepulauan
maluku yang terdiri dari 1.340 pulau, maka upaya percepatan pembangunan daerah
3T, tidak hanya melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun juga perlu dilakukan melalui
peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia serta peningkatan
infrastruktur fisik dan ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas daerah,
untuk terus didorong dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan
perekonomian daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Kedua, percepatan pembangunan daerah 3T tidak bisa hanya
dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun harus dilakukan secara
terkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan daerah
kabupaten, serta melalui kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam
membangun daerah tertinggal yang afirmatif dan akseleratif.
Ketiga, kepada badan pengelola perbatasan, baik provinsi
maupun kabupaten perbatasan di Maluku agar menyelaraskan program dan kegiatan
BPPD provinsi maluku dan menyelaraskan
program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan
prioritas pembangunan daerah.
Keempat, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk dapat
mengikuti forum OPD ini dengan baik, agar apa yang menjadi kesepakatan bersama
bisa diterapkan dalam tugas dan fungsi masing-masing.
(dp-53)