 |
| Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Muhammad Malawat |
Ambon,
Dharapos.com – Secara geografis Provinsi Maluku memiliki laut lebih luas dari
luas darat. Tentu sektor Perhubungan menjadi perhatian serius Pemerintahan setempat
dibawah kepemimpinan Gubernur dan wakilnya Murad Ismail-Barnabas Orno (MI – BO).
Apalagi,
salah satu visi dan misi MI-BO, yakni
infrastruktur dan konektivitas gugus pulau menjadi dasar dan pedoman
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, bangun daerah ini di sektor perhubungan
laut, darat, dan udara.
“Nah,
dimana-mana saya selalu katakan bahwa sarana dan prasarana Perhubungan boleh
bertambah sesuai visi dan misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak boleh
dikurangi. Ini agar meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga arus
manusia dan barang dapat berjalan baik.
Dan sekarang progresnya terus meningkat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Maluku, Muhammad Malawat, Senin (27/6/2022).
Perhubungan
laut misalnya, armada kapal perintis mengalami penambahan. Dari sebelumnya 22
kapal kini bertambah menjadi 24 kapal perintis yang melayari lebih dari 100
titik. Sementara infrastruktur pelabuhan, kata dia, saat ini ada 68 pelabuhan
tersebar di 11 Kabupaten dan kota. Meski tidak ada penambahan pembangunan
pelabuhan baru, dia mengaku, ada peningkatan pelayanan.
“Meski ini
programnya dari Kementerian Perhubungan, tapi ini upaya dari kita semua.
Misalnya perpanjangan dan perluasan pelabuhan di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan
Tanimbar dan Kaiwatu, Kabupaten Maluku Barat Daya,” terangnya.
Sementara
pelabuhan kapal Fery, jelas dia, saat ini ada 33 armada kapal. Sedangkan 8 pelabuhan
kapal Fery, sudah eksistensi.
“Lima pelabuhan dalam proses pembangunan. Ada di Moa, Letti,
Dobo, dan lainya. Jadi pembangunan terus dilakukan. Kalau kapal Fery, kita ada penambahan 1 kapal, yakni KM Bahtera
Nusantara 02. Kita juga ada penambahan kapal yang sudah beroperasi dikelola
oleh perusahaan daerah lain seperti KM
Sardinela, ada juga KM Lori Amar. Jadi Pemprov sudah mengelola 9
kapal,”paparnya.
Apalagi,
ingat dia, 8 kapal sudah dihibahkan dari neraca barang Kementerian Perhubungan, dipindahkan ke
neraca Pemprov untuk dioperasikan oleh Perusahaan Daerah (PD) Panca
Karya.
“Ini bukti kepercayaan pemerintah pusat lewat Kementerian
Perhubungan terhadap kepemimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad
Ismail-Barnabas Orno, dan aset itu ratusan miliar. Mereka (Kemenhub) berikan
dengan keyakinan bahwa kapal akan dijaga dan tidak akan rusak,” sebutnya.
Dia juga
mengaku, kapal tol laut yang menyinggahi Kabupaten dan kota di Maluku,
sebelumnya 5 rute kini bertambah menjadi 7 rute mulai dari T-12 hingga
T-29.
“Jadi kapal tol laut ini dari Tanjung Perak, Kota Surabaya melayari
sejumlah kabupaten dan Kota. Begitu juga tol laut ini menyinggahi sejumlah
pulau di Maluku dengan Provinsi lain kemudian ke Tanjung Perak Surabaya. Jadi
kalau tol laut dari Surabaya bawa logistik kembali mengangkut hasil bumi. Jadi
pola dagang sudah terbentuk,” bebernya.
Rute kapal
tol laut, yakni T-12 dari Tanjung Perak, Iliwaki-Wetar, Kisar,
Letti, Moa, Sermatang, Tepa, Larat dan balik ke Tanjung Perak. T-16 dari Tanjung Perak, Wanci, Namrole, Obi,
balik lagi ke Tanjung Perak. Kemudian T-17 dari, Tanjung Perak, Suamlaki, Dobo,
langsung balik lagi ke Tanjung Perak. T-21 dari Tanjung Perak, Namlea, balik
lagi ke Tanjung Perak. T-27 itu perdagangan dari Merauke.
“Jadi mereka
punya beras berdagang di Dobo, jadi dari Merauke ke Dobo, Elat, Tual, Kaimana,
Biak Serui, Negara,Elat, Merauke,” bebernya.
Sementara
T-28, yakni dari Tanjung Perak, Fak-fak Kaimana, Elat Dobo, Tanjung Perak. Sedangkan, T-29 itu dari, Tanjung Perak,
Piru, Wailoar, Malbufar, Babang, Saketa,
Ingeang masuk Bula, kembali ke Tanjung Perak.
“Mesti banyak akses masuk
di Pulau Seram. Ini agar perekonomian di Seram juga ikut tumbuh dengan cepat.
Tahun depan kita usul tol laut masuk di Amahai. Apalagi, Malteng masuk miskin
ekstrim. Kita usul Piru dan Bula itu juga karena masuk daerah
tertinggal,” paparnya.
Dia juga
mengaku, 2023 mendatang, pihaknya
berupaya ke pusat , bangun satu
buah kapal kapal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jadi sementara
proses pembahasan pengusulan 6 Juli sampai Agustus. Dokumen dilengkapi agar
dapat anggaran. Kapal ini layanani 12 Mil. Kapal ini 2 lambung untuk membuka
akses-akses di pesisir,” terangnya.
Khusus
Perhubungan udara, lanjut dia, sebelumnya hanya 7 rute penerbangan, sekarang
naik menjadi 11 rute penerbangan seperti Sam Air.
“Kita akan usul rute
tambah lagi. Kalau Bandara Udara yang direncanakan bangun adalah Bandara Gorom
dan Tepa. Kalau Gorom itu sudah penetapan lokasi oleh Pak Menteri. Dulu baru ijin
prinsip sekarang sudah penetapan lokasi. Kemudian Tepa, dulu studi belum jalan,
sekarang tahun 2022 ini reviu desain. Kita upayakan di Tepa itu ijin prinsip
dan penetapan lokasi dari Pak Menteri,”sebuntya.
Tak hanya
disitu, dia mengaku, investor pesawat Wig Craft, sudah bertemu dengan Dinas
Pariwisata, Bappeda, Dinas PUPR untuk menemui investor.
“Dan mereka,
datang sendiri investornya. Jadi mereka lihat lokasi dari luar sudah pergi ke
negara Italia, Vietnam, dan Thailand. Jadi mereka terakhir berhenti di Amahai,
Kabupaten Maluku Tengah. Ternyata sampai disana mereka bilang di Amahai yang
terbaik. Jadi mereka akan berinvestasi bangun sekolah untuk Pilot Wig Craft
ini,”bebernya.
Para investor Wig Craft juga akan bangun pelabuhan di Amahai. Sebab,
Pesawat ini khan take of dan landing di laut.
“Kalau di Ambon mereka
berencana bangun pelabuhan dekat Jembatan Merah Putih. Wig Craft ini ada tiga
titik. Di Amahai akan dibangun sekolah dan pelabuhan satu di Ambon dan satunya
lagi di Banda,” sebutnya.
Pihaknya
juga sudah ketemu dengan investor Korea
di Jakarta, belum lama ini.
“Kita bertemu investor dengan Pak Gubernur di
Cafe Viktoria Plaza Senayan. Mereka serius Investasi di berbagai sektor di
Maluku,” tandasnya.
Tak hanya
itu, terkait Perhubungan darat, tambah dia,
sudah ada pembukaan bus Bandara medio Januari 2022 lalu, dari gong
perdamaian ke Bandara Pattimura.
“Ada juga bis dari Bandara ke Tulehu dan
Hunimua. Saya juga sering tanyakan ke Kadis Perhubungan Kabupaten/kota, rute
mana lagi yang kita buka,” tandansya.
Ketika
disinggung progres Ambon New Port (ANP), dia mengaku, ANP saat ini adalah
persiapan pengadaan tanah.
“Berdasarkan dokumen perencanaan yang di
sampaikan Menteri Perhuhungan kepada
Gubernur Maluku. Atas dasar itu Gubernur membentuk tim persiapan pengadaan
tanah. Dan ada 5 tahap yang harus dilewati, yakni sosialisasi kepada
masyarakat, pendataan tanah, konsultasi publik,” jelasnya.
Namun, ingat
dia, sampai di konsultasi publik pihaknya berhenti karena ada 8 kepala keluarga
yang keberatan menandatangani berita acara. Kemudian ada sekitar 83 kepala
keluarga tidak menyatakan sikapnya.
“Jadi kita harus lakukan kajian
keberatan. Kajian keberatan itu terhadap 8 kepala keluarga yang keberatan dan
83 orang yang tidak menyatakan sikap. Jadi total menyatakan sepakat itu ada 439
kepala keluarga dari 440 kepala keluarga. Kemudian kita sementara
menunggu,” katanya
Meski begitu, dia mengakui, proses studi FS sudah diujung dan hampir
selesai.
“Kemarin kita sudah bahas dengan Kantor Kepresidenan terkait
studi FS ANP. Ada permintaan Menteri Perhubungan buat surat kepada Gubernur
untuk melakukan kajian keberatan. Setelah itu baru masuk tahap ketiga, yakni
konsultasi publik. Setelah itu masuk penetapan lokasi oleh Gubernur. Nanti
penyelesaian hasil dari Gubernur kepada Menteri. Setelah itu baru dari
pertanahan,” pungkasnya.
(dp-19)
