 |
| Pemda KKT dan INPEX Masela Ltd menggelar pertemuan terbatas untuk membahas berbagai hal sehubungan dengan akan dimulainya aktivitas awal hingga beroperasinya Blok Masela, Selasa (30/7/2019) |
Saumlaki, Dharapos.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan pihak INPEX Masela Ltd menggelar pertemuan terbatas untuk membahas berbagai hal sehubungan dengan akan dimulainya aktivitas awal hingga beroperasinya Blok Masela.
Siaran pers yang diterima Dharapos.com, Rabu (31/7/2019) menyebutkan, pertemuan tersebut dilaksanakan di Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Bupati KKT, Petrus Fatlolon hadir ditemani Asisten 3 Setda KKT, Edwin Tomasoa. Sementara di pihak INPEX Masela Ltd dihadiri langsung oleh Presiden Direktur Mr. Akihiro Watanabe yang menggantikan pimpinan sebelumnya Mr. Shuniciro Sugaya.
“Bupati Petrus Fatlolon memenuhi undangan Inpex Masela Ltd untuk membahas berbagai hal sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan perusahaan tersebut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pasca ditandatanganinya PoD Blok Abadi Masela oleh Pemerintah RI,” terang Kabag Humas Setda KKT, Blendi Souhoka.
Hal penting yang disampaikan Bupati dalam pertemuan itu adalah terkait kondisi terakhir di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, sebagai salah satu calon lokasi, dimana masyarakat di desa itu telah menjual kurang lebih 300 Ha tanah kepada pihak tertentu.
Pemerintah daerah khawatir hal ini akan berdampak pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional tersebut jika lokasi itu ditetapkan nantinya untuk digunakan.
Mengingat POD Blok Abadi Masela telah ditandatangani Pemerintah maka Bupati mendesak agar dilakukan percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang akan dikelola nanti oleh Inpex Masela Ltd, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati juga menyampaikan pertimbangan agar dapat dibentuk tim yang melibatkan pihak SKK Migas, Inpex Masela Ltd dan Pemerintah daerah untuk menetapkan batas-batas lahan yang diperlukan guna mendukung pembangunan.
Agar lahan tersebut tidak dipindahtangankan dan juga dialihfungsikan oleh pihak-pihak tertentu, mengingat maraknya jual beli tanah yang dilakukan masyarakat setempat saat ini.
“Pemerintah daerah juga terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah desa dan masyarakat agar tidak lagi menjual tanah khususnya di Desa Lermatang dan beberapa desa terdekat,” sambungnya.
Bupati juga menyampaikan beberapa hal kepada Mr. Akihiro Watanabe antara lain program Local Content yang melibatkan kontraktor lokal pada bidang-bidang pekerjaan tertentu agar dapat difasilitasi melalui dua BUMD milik Pemkab Tanimbar yakni PT. Tanimbar Energi dan PT. Kalwedo Kidabela.
Selain itu juga, ia meminta kepada pihak Inpex agar menyampaikan secara terbuka kepada Pemda terkait dengan jumlah tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas Blok Masela.
Dengan begitu, Pemda juga dapat menyiapkan masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pekerjaan dimaksud.
“Saat ini, Pemerintah daerah sudah menyekolahkan kurang lebih 80 orang putra/i Tanimbar di AKA Migas Cepu dan juga akan menyiapkan anggaran melalui APBD untuk mendukung penyiapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan bidang kerjanya,” cetusnya.
Ia meminta agar ada perjanjian antara pihak Inpex dan Pemkab KKT untuk anak-anak Tanimbar lulusan AKA Migas Cepu dapat dipekerjakan dalam proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd ini nantinya.
Terkait dengan program CSR yang sudah dilakukan oleh Inpex Masela Ltd di Tanimbar, Bupati meminta agar harus disinkronkan dengan program atau kegiatan Pemda sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
Termasuk nantinya akan dibentuk tim khusus yang beranggotakan Pemd KKT dan pihak Inpex sebagai penghubung antara kedua belah pihak dalam mendukung berbagai kebijakan terkait dengan tahapan pembangunan proyek Masela ini.
Untuk masalah PI, Bupati menyatakan pada prinsipnya Pemda KKT mengikuti kebijakan yang diatur oleh Pempus melalui Pemerintah Provinsi Maluku.
Menanggapi usulan yang disampaikan, Presiden Direktur Inpex Masela Ltd Mr. Akihiro Watanabe menyampaikan bahwa manajemen baru yang dipimpinnya siap melanjutkan kerjasama dengan Pemkab KKT.
“Untuk proses pengadaan tanah, dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pengumuman publik dan konsultasi publik AMDAL untuk kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” janjinya.
Mr. Akihiro berjanji akan mengkoordinasikan sejumlah usulan Bupati KKT dengan SKK Migas.
Terkait penyiapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja kasar, ia berharap Pemkab segera membuka Balai Latihan Kerja (BLK) dan melatih putra/i setempat karena akan dibutuhkan banyak tenaga kerja pada fase pembangunan, sedangkan untuk tenaga terampil akan lebih dibutuhkan pada fase produksi di 2027 nantinya.
Watanabe juga meminta agar dilakukan pertemuan antara pihaknya dengan Pemkab KKT setiap bulan berjalan untuk membahas berbagai permasalahan dan juga dukungan pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek abadi ini.
(dp-18)
