Papua, Dharapos.com
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP MH mengaku, Jaminan Kredit Usaha Rakyat (Jamkrida) Papua merupakan salah upaya Pemerintah agar masyarakat Papua keluar dari berbagai persoalan ekonomi masyarakat Papua.
 |
| Lukas Enembe |
“Dengan adanya dana yang masuk pada masyarakat kelas bawah baik dana Desa dan dana Prospek dapat membantu keluar dari persoalan,” ungkapnya kepada wartawan di ruangan kerjanya, belum lama ini.
Walaupun diakui Gubernur, sebenarnya uang banyak beredar di masyarakat akan tetapi masyarakat belum berpikir produktif dan belum mendapat akses dengan dunia perbankan.
“Oleh karena itu, dengan adanya Jamkrida ini akan menjadi akses atau jembatan masyarakat dengan perbankan atau Jamkrida ini menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan perbankan yang selama ini mengalami kesulitan akses,” akuinya.
Dijelaskannya, selama dua tahun menjadi Gubernur telah terjadi penurunan angka kemiskinan yang luar biasa.
“Waktu saya baru masuk menjabat Gubernur, saat itu IPM Papua 31,6 persen. Saat ini sesuai data dari BPS, IPM Papua mengalami penurunan mencapai 26,5 persen dan juga mengalami variabel-variabel lain seperti angka harapan hidup dan usia sekolah,” jelasnya.
Karena selama ini pemerintah membuat sejumlah proyek besar, tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Justru yang merasakan proyek-proyek tersebut adalah pengusaha besar yang tinggal di Jakarta.
“Jadi dengan adanya Jamkrida ini, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat termasuk LKPP,” cetusnya.
Diharapkan untuk Papua, setelah soft launching Jamkrida ini dapat memberikan kontribusi kepada daerah terutama masyarakat Papua yang tidak mempunyai modal kecil. Dimana para pengusaha kecil di Papua mereka bisa diberikan modal Rp. 50 – 100 juta dan bisa berakses lewat Jamkrida untuk menghubungkan dengan Perbankan.
“Bank Papua sebagai kakak kandung dari Jamkrida. Karena ini sama-sama berbadan hukum Perusahaan Terbatas (PT) diminta untuk mendukung operasional pelaksanaan dan membantu kemudahan pengusaha kecil yang Bank Papua tidak bisa laksanakan. Termasuk asuransi jasa konstruksi dan lainnya,”katanya.
Nantinya orientasi dari Jamkrida ini harus ada laba/keuntungan dan bisnis, sehingga bisa bersama- sama memberikan kontribusi untuk daerah juga. Karena dari Pemprov Papua sendiri sudah menyediakan dana penyertaan modal. Sebab sesuai Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) sebesar Rp. 25 milyar dan ditambah lagi Rp. 25 miliar oleh pemerintah daerah, sehingga totalnya menjadi Rp. 50 milliar.
Sebab perusahaan ini nantinya juga akan mencari keuntungan. Setidaknya dapat mencapai akses ke Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi.
Sementara itu menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya program dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan, (LPKP) yang juga membuat hal yang sama dengan Bank Papua. Apakah keduanya akan berjalan?
Dijelaskan oleh Gubernur hal ini juga sudah didiskusikan bersama, dimana keduanya diharapkan dapat bersama – sama berjalan.
“Dalam artian untuk keluar dari persoalan di Papua terutama memberdayakan pengusaha kecil dan masyarakat di Papua. Maka semua sector harus bergerak. Termasuk pemberdayaan ekonomi
rakyat,” jelas dia.
Dimana program seperti ini juga dilakukan oleh pihak gereja GKI bekerja sama dengan bank BNI 46. Namun menurutnya Jamkrida ini cakupannya lebih luas. Dimana untuk pemberian dana ini diperuntukkan bukan hanya bagi pengusaha asli Papua saja. Akan tetapi seluruh pengusaha yang mempunyai modal kecil.
Gubernur menegaskan Perda PT Jamkrida ini baru dilaksanakan dan saat ini baru soft launching. Direncanakan pada bulan April nanti akan dilaksanakan Grand Launching.
“Saat ini sedang disiapkan rencana kerja dan juga Standar Operasional (SOP) dari PT Jamkrida yang baru ditetapkan dalam RUPS, termasuk apa yang hendak dicapai,” tegas dia.
Pemprov Papua menaruh anggaran di PT Jamkrida ini sebesar Rp. 50 milliar yang berarti nilainya mencapai Rp. 1,3 triliun yang bisa dijaminkan oleh lembaga penjamin.
(Piet)