Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden semakin dekat. Saat ini, semua penyelenggara Pemilu semakin disibukkan dengan sejumlah tahapan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.
Memperhatikan pelaksanaan Pileg secara nasional pada 9 April lalu, ditemukan berbagai indikasi kejanggalan yang tidak mencerminkan proses pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Diantaranya, masih tingginya pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput), banyak pemilih yang tidak memiliki hak suara, dan masih banyak pemilih yang tidak mengetahui mekanisme pencoblosan. Selain itu, ditemukan juga indikasi kecurangan pemilu di beberapa daerah di Indonesia.
Fakta lain di kabupaten Maluku Tenggara Barat, akibat tidak merasa puas dengan hasil pemilu, dikabarkan 10 Pimpinan Parpol telah resmi melaporkan penyelenggara Pemilu ke DKPP maupun hingga ke Mahkamah Konstitusi.
Seperti dilansir Dhara Pos sebelumnya, DPC PMKRI Saumlaki menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu misalnya, pelanggaran waktu pencoblosan dan rekapitulasi di TPS yang nyatanya molor hingga batas waktu yang ditentukan, kekurangan logistik akibat keterlambatan penyaluran dan penyortiran di setiap TPK dan TPS.
Bahkan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan pemungutan suara ulang. Fakta ini menunjukkan bentuk pelaksanaan pemilu yang tidak mencerminkan prinsip pemilu yang jujur dan berintegritas.
Ternyata, realitas tersebut telah menjadi bentuk evaluasi bagi setiap partai politik peserta pemilu sehingga kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu semakin merosot.
Sebut saja, Dewan Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan MTB yang secara terang-terang mendesak KPUD MTB untuk melakukan pergantian setiap keanggotaan Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan (PPK) hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Hal ini terungkap disela-sela rapat Pleno KPUD MTB tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Anggota DPRD MTB, belum lama ini,
“Kami PDI Perjuangan mengharapkan agar seluruh jajaran dari tingkat PPK sampai ke tingkat PPS tolong diperhatikan kalau dapat diganti seluruhnya sehingga pelaksanaan pilpres mendatang, KPU tidak lagi kepala pusing,” ungkap saksi PDI-P, Jhon Kelmanutu.
Kelmanutu yang juga anggota DPRD MTB ini mengaku jika partainya telah mengajukan laporan terkait kecurangan Pemilu 9 April lalu ke Panitia Pengawas Pemilu MTB, Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi untuk ditindak lanjuti sehingga dimungkinkan terjadi perubahan hasil pemilu dari keputusan KPU tentang penetapan perolehan Kursi dan penetapan Anggota DPRD MTB hasil Pileg 2014.
“Olehnya itu, teman-teman komisioner KPU MTB, kami mohon maaaf atas nama partai dan seluruh jajaran kami apabila pelaksanaan Pemilu ini begitu banyak persoalan seperti temuan PDI-P dan sudah diproses lanjut. Apabila ada keputusan-keputusan yang terjadi diluar keputusan hari ini maka sekali lagi kami mohon maaf,” pungkasnya.(mon)
