 |
| Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Anton Lailossa |
Ambon, Dharapos.com – Provinsi Maluku dari tahun ke tahun
telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menurunkan angka stunting yang masih menjadi masalah kesehatan nasional.
Berdasarkan arahan Gubernur Maluku Murad Ismail, langkah
strategis yang dilakukan Pemerintah daerah yakni melakukan konvergensi dengan
melibatkan seluruh OPD dan mitra terkait seperti TP-PKK dan Posyandu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr.
Anton Lailossa di ruang kerjanya, baru-baru ini.
“Dalam mengatasi stunting di Maluku, dilakukan
konvergensi dengan seluruh OPD untuk bersatu menyelesaikan masalah stunting
sesuai tupoksinya masing-masing, karena dari sisi kesehatan langkah penurunan
stanting oleh pihak kesehatan hanya mampu menangani stunting 30% dan dari non
kesehatan sebesar 70%. Karena itu untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah
bermitra dengan berbagai pihak yang bisa membantu penanganan stunting
sebagaimana pada Pasal 20 ayat (3) Perpres 72 Tahun 2021 bahwa Tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku
Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(TP-PKK), disamping itu TP-PKK dan
Posyandu juga memiliki salah satu program yakni mengatasi permasalahan
kesehatan dan pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Diterangkan Lailossa, kemitraan yang dibangun dengan stake
holders salah satunya TP-PKK ini, karena membutuhkan tokoh atau figur yang bisa
menggelorakan gerakan penurunan stunting.
“Karena dibutuhkan tokoh yang dapat menggelorakan percepatan
penurunan stunting ini, Pemda meminta
Ibu Widya Pratiwi Murad selalu ketua
TP-PKK Provinsi Maluku untuk menjadi
duta parenting yang telah dilantik sejak 3 Juli 2019, dengan tugas tersebut,
beliau turun untuk menggerakan seluruh
Kader PKK yang ada di kabupaten/kota dan menjadi role model sampai di tingkat
desa, yang kemitraan ini dilakukan sampai sekarang,” ungkapnya.
Lailossa mengatakan ,melalui TP-PKK, digerakan juga kader
posyandu melalui Tim Pokjanal dan diberikan bantuan sesuai arahan dari tingkat
pusat, provinsi sampai desa dan dalam kenyataan saat ini pemda juga turut
bermitra dengan TNI/Polri, kementrian agama, dll untuk bersama-sama secara
terpadu melakukan gerakan bersama termasuk pengarahan kepada kader posyandu.
“Bappeda bertugas untuk merencanakan, memantau, dan
memonitor, oleh karena itu berdasarkan apa yang selama ini dilakukan oleh Ketua
TP-PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku
Widya Pratiwi Murad, sejak awal masa pemerintahan saat ini, alasan yang
mendasari Ibu Widya melakukan berbagai hal untuk menurunkan angka stunting
adalah karena masalah kemanusiaan sekaligus menyukseskan program prioritas
nasional,” sambungnya.
Lailossa menyampaikan, apa yang dilakukan Ibu Widya untuk
menurunkan stunting adalah karena ia tidak tega melihat anak-anak Maluku
nantinya gagal bersaing akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang.
“Sejak pertama Ibu Widya dilantik menjadi Duta Parenting
belum ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menegaskan PKK masuk
dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, tetapi PKK Maluku sudah terlibat lebih
dahulu, dan Ibu Widya diundang kemana-mana di daerah lain untuk memberikan
sosialisasi tentang apa saja yang dilakukan.
Hal ini yang menjadi rool model dan masukan bagi penyusunan Perpres tersebut. Kalau boleh kita bisa katakan bahwa
ini merupakan suatu keberhasilan dari ide dan gagasan Ibu Widya selaku Ketua TP
PKK Provinsi Maluku ,” ucapnya.
Mantan Kepala Bapenda Maluku ini menjelaskan bahwa ketika
turun ke daerah-daerah, mereka berjuang dan hampir saja bersinggungan dengan
maut meskipun tidak dibayar tetapi para wanita ini (Kader PKK) tidak gentar
untuk bisa menuju desa-desa lokus stunting.
“Kita melihat seorang Ibu Widya dari sorotan matanya dan
pelukan yang diberikan kepada anak-anak ada ketulusan disana dan saya yakin
setiap orang yang turun bersama-sama bisa melihat ketulusan seorang Ibu, yang
peduli kepada anak-anak negeri,” tandasnya.
Anton menjelaskan,berkat kerja keras, dan konvergensi serta
kemitraan yang dibangun selama ini, secara nasional penurunan stunting di
Provinsi Maluku sudah terjadi secara konsisten dapat dilihat dari tahun 2018
angkah stunting berada pada angka 34%
dan sekarang berada di angka 26%, jika dibandingkan dengan daerah sekitar di
Kawasan Indonesia Timur, penurunan ini sangat signifikan.
“Karena stunting adalah masalah kemanusiaan maka kita harus
secara bersama-sama menurunkan stunting. Target nasional stunting adalah 14%
dan saat ini ada di angka 21%, sementara kita di Maluku berada pada angka 26%
dan menuju target 20%. Dikarenakan masih ada bayi dan keluarga yang beresiko
stunting jangan sampai kita lengah lelah dan lemah. Mari bersama sama satukan
usaha upaya dan pikiran untuk turut mengatasi masalah kemanusiaan ini, sehingga
stabilitas sosial dan program pemerintah untuk masyarakat dapat dilakukan
dengan baik,” harapnya.
Ia juga mengajak masyarakat dari tingkat paling kecil yakni
keluarga bisa peduli dengan apa yang ada di sekitar kita dan dapat mempengaruhi
orang terdekat kita untuk memberikan asupan gizi dan memperhatikan sanitasi,
serta mendidik untuk menjaga kebersihan sejak dini agar gizi anak dapat
terpenuhi dan tidak menyebabkan infeksi berulang.
(dp-19)
