 |
| Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bersama Gubernur Maluku Murad Ismail |
Jakarta,
Dharapos.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah memberikan
perhatian lebih kepada Provinsi Maluku.
Mengingat wilayah
tersebut masih menjadi salah satu daerah di Indonesia yang perlu perhatian
lebih dari Pemerintah pusat.
Data Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat, semester I/Maret 2021, persentase penduduk
miskin di Maluku tercatat 17,87 persen, terbesar keempat setelah Papua (26,86
persen), Papua Barat (21,84 persen), dan NTT (20,99 persen).
“Maluku
tidak akan sanggup keluar dari jerat keterbatasan ekonomi jika hanya
mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” aku Bamsoet.
Di tahun
2021, PAD Maluku tercatat Rp3,31 triliun. Di tahun 2022 bahkan ditargetkan
menurun menjadi Rp 2,87 triliun. Karenanya butuh dukungan dari pemerintah
pusat, salah satunya melalui Dana Transfer dan Dana Desa (DT-DD).
“Ironisnya,
untuk tahun anggaran 2022, DT-DD Provinsi Maluku justru mengalami penurunan
dari Rp 12,88 triliun menjadi Rp 11,87 triliun. Padahal peningkatan DD sangat
diperlukan sebagai sumber pendanaan berbagai program pembangunan di
Maluku,” ujar Bamsoet usai menerima Gubernur Maluku, Murad Ismail, di
Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Ketua MPR RI
ke 20 ini menjelaskan, agar keluar dari jerat keterbatasan ekonomi, pemerintah
pusat juga harus membantu Maluku mengembangkan berbagai destinasi wisata yang
berpotensi membuka banyak lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan
asli daerah.
Dengan luas
wilayah mencapai 712,480 Km2, dimana luas daratan hanya 7,4 persen atau 54.184
Km2, serta memiliki 1.412 pulau, Maluku memiliki beragam objek wisata berkelas
dunia.
Data Dinas
Pariwisata Kabupaten/Kota se-Maluku mencatat, pada tahun 2019 setidaknya ada
280 wisata bahari, 191 wisata alam, 359 wisata sejarah/budaya, dan 14 wisata
buatan di Provinsi Maluku.
“Pulau
Run yang berada di Kepulauan Banda di Maluku, memiliki nilai sejarah, yang bisa
dikembangkan untuk menarik turis. Di masa lalu, Pulau Run dikuasai Inggris,
sangat kaya dengan pohon pala, rempah-rempah yang sangat mahal di dunia barat,
bahkan harganya bersaing dengan harga emas. Belanda melalui VOC ingin menguasai
monopoli rempah-rempah di Kepulauan Banda, sehingga terus menerus berperang
dengan Inggris. Keduanya akhirnya berdamai dengan menandatangani Traktat Breda,
yang isinya sepakat berdamai dengan melakukan tukar guling. Belanda menyerahkan
Nieuw Netherland (Manhattan) kepada Inggris, sedangkan Inggris menyerahkan
Pulau Run kepada Belanda,” jelas Bamsoet.
Kepala Badan
Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini
menerangkan, Maluku juga memiliki pantai Pasir Panjang Tual di Kepulauan Kei,
pantai dengan pasir putih yang sangat indah. Sangat kontras dengan birunya laut
yang begitu jernih.
Suasana
pantai yang begitu bersih dan masih asri juga membuat pengalaman berwisata
menjadi semakin menarik.
Bamsoet
menambahkan, selain keberpihakan di sektor pengembangan ekonomi dan pariwisata,
keberpihakan pemerintah juga perlu ditunjukan di sektor politik.
“Setelah
berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga saat ini belum pernah ada
lagi putera-puteri Maluku yang ditunjuk menjadi menteri ataupun tampil dalam
kepemimpinan nasional,” pungkas Bamsoet.
(dp-19)
