 |
| Deputi Tenaga Ahli dan Sumber Daya Kemaritiman, Kemenko Maritim Infestasi, Dr. Safri Burhanudin, DEA |
Langgur, Dharapos.com – Kabupaten
Maluku Tenggara resmi ditetapkan sebagai Seaweed
Village atau kampung rumput laut.
Hal tersebut disampaikan Deputi Tenaga
Ahli dan Sumber Daya Kemaritiman, Kemenko Maritim Infestasi, Dr. Safri
Burhanudin, DEA, kepada awak media usai rapat koordinasi dengan Bupati Malra M.
Thaher Hanubun bersama jajarannya, Senin (23/8/2021).
Setelah ditunjuk jadi kampung rumput
laut, maka pengelolaanya harus secara integrasi dari hulu sampai ke hilir,
termasuk perawatan, pemeliharaan serta pemasarannya.
Untuk itu, kehadiran dirinya bersama
tim yang beranggotakan 7 orang ini, akan melakukan survei lokasi mana saja yang
akan dijadikan tempat pengelolaan rumput laut, tergantung pemerintah daerah
termasuk kesiapan lokasi dan masyarakatnya
“Sejujurnya, selaku Deputi Kementrian
Kemaritiman sangat mengapresiasi tim percepatan Maluku Tenggara di mana sebelum
kami lakukan survei, ternyata mereka sudah mendahului sejak enam bulan lalu
sehingga semua ini akan dikawinkan saja semua upaya ini,” ucap Burhanudin.
Dijelaskan, penempatan kampung rumput
laut di Indonesia hanya ada dua daerah saja, yakni Kabupaten Maluku Tenggara
dan Nusa Tenggara Timur yang mana seluruh pembiyayaanya tidak bersumber pada
APBD melainkan pinjaman luar negeri serta investasi dari pihak swasta.
Burhanudin mengakui, untuk budidaya
rumput laut di seluruh wilayah Indonesia memang ada, akan tetapi khusus di Malra
dilakukan secara terintegrasi.
“Artinya sistim pengelolaanya dari
petani langsung ke pabrik agar harganya bisa terjangkau, bukan lagi lewat
pengumpul yang suka memainkan harga semaunya,” akuinya.
Lanjut Burhanudin, pabriknya akan berlokasi
di Kabupaten Malra, sehingga saat investor masuk langsung, akan mempermudah
akses dan petani rumput laut.
“Semua itu tentu harus didorong oleh
sumber daya manusianya, yang dikhawatirkan ketika pemerintah mendorong usaha
budidaya untuk diperbesar sementara SDMnya tidak memadai,” akuinya.
Burhanudin menambahkan, target program
ini sudah berjalan namun untuk anggaran, menunggu tahun depan, karena sementara
diusulkan ke Bapennas.
Ditambahkannya, program budidaya ini
tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kata Burhanudin, total anggaran yang
akan di gunakan oleh kedua daerah yang di jadikan kampung rumput laut oleh
pemerintah pusat sebesar mencapai Rp30 miliar.
Dan ini baru satu sumber dari
pemerintah, belum yang bersumber dari para investor yang diperkirakan mencapai
Rp500 milyar kalau dirupiahkan,” pungkasnya.
(dp-52)
