Jakarta, Dharapos.com – Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selaku instansi Pembina Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, di bawah sorotan Tema “Transformasi
Pengadaan untuk Indonesia Maju”, berpusat di Hotel Bidakara, Jakarta yang
dilaksanakan selama 2 hari, 7 – 8 November 2023.
Rakornas ini sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital
di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam
rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Presiden menginstruksikan untuk
mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi secara elektronik lambat tahun
2023.
Kegiatan tersebut dibuka Presiden
RI yang dalam hal ini diwakili Menteri Koperasi UMKM RI Teten Masduki dengan
jumlah peserta 2.179 peserta dan dihadiri oleh beberapa pimpinan Kementerian,
Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia.
Dalam Rakornas tersebut untuk
Kategori Provinsi dengan Presentasi Transaksi Nilai Belanja Usaha Mikro dan
Usaha Kecil terbesar, dari 38 Provinsi.
Terdapat 3 Provinsi nominator
terbaik yakni Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah dan Maluku, dimana Provinsi Maluku
menerima penghargaan Juara I yang langsung diterima oleh Gubernur Murad Ismail.
Hendrik Tamtelahitu Kepala Bagian
Pengelola Barang dan Jasa Setda Maluku, dalam keterangannya menjelaskan bahwa
berdasarkan Instruksi Gubernur kepada setiap OPD agar anggaran belanjanya di
fokuskan untuk melakukan transaksi belanja usaha mikro kecil.
Lebih lanjut disampaikan per
Oktober 2023 transaksi belanja usaha mikro dan usaha kecil sebesar Rp.
69.530.953.509,-.
Ia mengharapkan agar hal yang
baik ini dapat terus dilakukan dan ditingkatkan oleh semua OPD dalam
menumbuhkan dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(dp-DKI)
