![]() |
Ilustrasi Ruang IGD |
Piru, Dharapos.com
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sangat tinggi, akan tetapi apalah artinya jika hal tersebut tak didukung dengan sarana atau fasilitas peralatan yang memadai.
Namun, fakta ini terlihat jelas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Masyarakat yang ada di wilayah pulau Seram khususnya SBB yang sakit jarang sekali dirujuk ke RSUD Kabupaten dan lebih memilih ke RSUD Haulussy bahkan sejumlah RS Swasta yang ada di Kota Ambon.
“Di RSUD Kabupaten SBB dalam pelayanan medis masih minim, bahkan pula masyarakat memilih untuk mendapatkan perawatan ke Puskesmas terdekat daripada harus dirujuk ke RSUD Kabupaten yang ada di Kota Piru,” ungkap anggota DPRD SBB, Jamadi Darwin di Piru, Senin (10/8).
Ia menilai kondisi ini terjadi akibat tidak adanya perhatian serius dari pihak Pemerintah Daerah terhadap keberadaan RSUD Kabupaten yang terletak di depan ruas jalan Lintas Seram Piru-Waesarisa Kecamatan Seram Barat ini.
Hal ini terlihat dari minimnya anggaran yang diberikan Pemda dari tahun ke tahun lewat pembahasan anggaran APBD, serta tidak adanya penempatan tenaga medis ke RS tersebut.
“Usia Kabupaten SBB sudah 10 tahun, akan tetapi masyarakat belum pernah menikmati pelayanan kesehatan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten. Pelayanan kesehatan di RSUD masih sangat rendah. Belum lagi, tenaga medis yang kurang, serta minimnya peralatan medis,” beber Jamadi.
Keberadaan RSUD SBB tersebut tidak seperti yang diharapkan masyarakat, bahkan ditegaskannya pelayanan Puskesmas masih lebih baik dibanding RSUD.
Menurutnya, awal pendirian RS daerah ini adalah untuk membantu masyarakat SBB terlebih khususnya yang tergolong kurang mampu (miskin) agar mendapat pelayanan kesehatan sehingga tak perlu lagi berobat ke Kota Ambon maupun ke daerah lainnya.
“Tetapi kenyataannya sejak didirikan sampai sekarang ini anggaran ke Rumah sakit tersebut tetap minim. Tenaga medis, serta peralatan medis pun hampir tidak ada, obat-obatan pun juga terbatas dan cukup memprihatinkan,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, kondisi ini perlu dicermati dengan baik oleh Dinas Kesehatan SBB karena pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Keliling (Mobil Ambulans), masih minim dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Hal ini, kata dia, sering dikeluhkan oleh masyarakat, bahkan seperti warga di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat yang meminta Pemda melalui Dinkes SBB untuk sering menggelar pemeriksaan dan pengobatan gratis minimal setiap tiga bulan sekali.
“Saya sangat respon baik atas teguran yang disampaikan masyarakat Kawa. Hal ini agar Dinkes harus tingkatkan pelayanan kesehatan di Puseksmas, dan sebagainya, dibawa naungan Dinas terkait, dan saya tetap perjuangkan keluhan-keluhan masyarakat SBB, ” tuturnya.
(dp-26)