 |
| Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara (kiri) saat konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Jumat (22/7/2022) |
Ambon, Dharapos.com –
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia membeberkan
sejumlah temuan yang janggal saat memantau lokasi pengungsian warga Kariu di
Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu (20/7/2022)
kemarin.
Sejumlah temuan ini
disampaikan Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers
di kantor Komnas HAM perwakilan Maluku, Jumat (22/7/2022).
“Fokus kami saat ini
penanganan pengungsian dan ada beberapa hal yang kami temukan sebagai fakta di lapangan,”
ungkap Hapsara.
Dikatakan, temuan pertama
yakni bahan pokok seperti beras dan mie instan yang semakin menipis, karena
terus dikomsumsi masyarakat Kariu.
“Saya kira ini harus
jadi konsen bersama karena bukan karbohidrat saja yang dibutuhkan tapi juga
protein bagi tumbuh kembang anak dan juga kelompok rentan lainnya seperti orang
tua,” katanya.
Hapsara melanjutkan, fakta
kedua yang ditemui adalah lokasi pengungsian yang tidak cocok dengan kondisi
alam, karena berada persis di tepi pantai dan mudah terendam banjir.
Tak hanya itu, akses
kesehatan disana juga cukup sulit, karena dari informasi yang diterima selama
ini tenaga kesehatan baik dokter atau perawat tidak secara rutin berkunjung ke
lokasi pengungsian.
“Ini sangat penting
karena akses kesehatan ini menjadi tanggung jawab negara selama ada di
pengungsian, dan meskipun sudah pulang pun akses atau hak atas kesehatan itu
harus dipenuhi oleh Negara,” terangnya.
Dengan melihat situasi dan
kondisi yang ada di Kariu, maka penting bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
dan Pemerintah Provinsi Maluku memastikan adanya akses kesehatan yang mudah dan
tidak menyulitkan masyarakat dengan jarak yang jauh.
Fakta lain yang ditemukan
adalah transportasi untuk anak sekolah, khususnya SMP dan SMA.
“Kalau anak-anak SD
dari Kariu ini mereka masih bisa
bersekolah dengan menggunakan gedung sekolah di Aboru secara bergantian. Namun
untuk anak-anak SMP Dan SMA mereka harus berjalan kaki sepanjang 7-8 kilometer
dari pengungsian. Jadi saya kira penting bagi Pemerintah untuk memastikan agar
ada transportasi, paling tidak memudahkan mereka untuk bersekolah,”
tuturnya.
Hapsara mengaku,
berdasarkan temuan ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten Malteng dan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kami berkoordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemprov Maluku dan rencananya hari ini mereka
akan menyalurkan bantuan logistik pangan kepada warga di pengungsian,”
paparnya.
Dengan demikian, Komisioner
Komnas HAM RI ini memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku yang
hendak memberikan bantuan.
“Kami berterimakasih.
Bahkan kami memberikan surat kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku sebagai dasar
supaya Pemerintah Provinsi Maluku juga memberikan bantuan,” tutup Hapsara.
(dp-53)
