Ambon, Dharapos.com – Peluang kerja dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela menjadi harapan bagi masyarakat Maluku, terutama warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang berada di wilayah terdampak proyek.
Namun, agar peluang tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan anak daerah, penyiapan tenaga kerja harus berjalan seiring dengan kepastian kebutuhan perusahaan, peningkatan kompetensi, dan keterbukaan proses rekrutmen.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Maluku mengaku telah mengambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Salah satunya dengan meminta data resmi mengenai jumlah pekerja dan jenis jabatan yang dibutuhkan pada setiap tahapan proyek, mulai dari konstruksi hingga produksi.
Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Peningkatan Produktivitas Dinas Nakertrans Maluku, Hanny Kakerissa, kepada Dharapos.com, Jumat (9/10/2026), menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui surat Gubernur Maluku, dengan tembusan kepada INPEX dan SKK Migas.
Data tersebut dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat menyiapkan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan nyata proyek, bukan sekadar memperkirakan jenis pekerjaan yang akan tersedia.
“Sampai saat ini belum ada balasan terkait surat dimaksud. Kami sementara menunggu. Dan ini langkah awal,” kata Hanny.
Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah tidak menghentikan upaya penyiapan sumber daya manusia. Sambil menunggu jawaban dari pemerintah pusat dan pihak terkait, Dinas Nakertrans Maluku berkoordinasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon untuk mendukung pelatihan berbasis kompetensi.
Koordinasi juga diarahkan pada lembaga pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Langkah ini penting agar calon pekerja lokal memiliki kemampuan yang sesuai dengan persyaratan dunia industri.
Selain pelatihan, Dinas Nakertrans sedang menyiapkan pendataan tenaga kerja yang tersedia di Maluku, termasuk di KKT dan MBD. Data yang dihimpun mencakup jumlah tenaga kerja, kompetensi, serta keahlian yang dimiliki masyarakat setempat.
Pendataan tersebut menjadi penting karena peluang kerja di proyek berskala besar tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lowongan, tetapi juga oleh kesesuaian kualifikasi calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan.
Hanny juga menyinggung proses rekrutmen yang dilakukan PT Petrosea, perusahaan dalam konsorsium pelaksana pekerjaan proyek. Pihaknya telah mengambil langkah koordinasi agar proses penerimaan tenaga kerja berlangsung transparan dan berkeadilan, sehingga masyarakat mengetahui informasi serta mekanisme rekrutmen.
Keterbukaan rekrutmen menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan Blok Masela. Sebab, proyek tersebut tidak hanya menyangkut pengembangan industri gas, tetapi juga harapan masyarakat Maluku untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui kesempatan kerja.
Karena itu, penyiapan tenaga kerja lokal perlu didukung informasi lowongan yang jelas, persyaratan yang dapat diakses masyarakat, serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan begitu, putra-putri Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sebelum proses penerimaan tenaga kerja berlangsung lebih luas.
Bagi pemerintah daerah, tantangan berikutnya bukan hanya mendata dan melatih calon pekerja, melainkan memastikan komunikasi dengan perusahaan berjalan efektif agar kebutuhan tenaga kerja dapat diketahui sejak awal.
Dengan data kebutuhan yang jelas dan proses rekrutmen yang terbuka, peluang dari PSN Blok Masela diharapkan dapat diakses secara lebih adil oleh masyarakat Maluku, khususnya mereka yang berada di wilayah terdampak proyek.
(dp-53)
