 |
| Ribka Haluk |
Papua, Dharapos. com
Aspek pelestarian lingkungan merupakan salah satu aspek yang selama ini digunakan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Provinsi Papua.
Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Papua, Ribka Haluk mengatakan secara tidak sadar kadang masyarakat tidak berpikir potensi hutan terdapat SDA yang banyak, sehingga main tebang saja, untuk pembangunan rumah, bisnis ekonomi dan lainnya.
“Untuk itu, kedepan kami (Dinsos Pemprov Papua-red) coba membangun pemikiran dalam rangka mencari alternatif pemanfaatan sumber daya hutan, tidak secara ilegal dilakukan, sehingga potensi SDA tetap terlindungi atau dampak lingkungannya tetap diperhatikan,” tegas Haluk kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Minggu (9/11).
Lebih lanjut, Haluk mengungkapkan hal ini berkaitan dengan program kerja Gubernur Papua mengenai pembangunan 13 ribu unit rumah.
“Kajian kami saat ini dalam rangka kaitannya dengan program kebijakan Gubernur untuk pembangunan 13 ribu unit rumah,”ungkapnya.
Namun, jelas Haluk, pihaknya akan membangun suatu pemikiran dalam rangka pembangunan perumahan di Papua, termasuk membuat perkiraan berapa kubik kayu yang akan digunakan, karena bahan dasar pembangunan rumahnya menggunakan bahan dasar kayu.
“Dinas Sosial dan Pemukiman ada perencanaan untuk pembangunan rumah, berapa kubik kayu yang kami butuhkan untuk dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat yang membutuhkan rumah,” jelasnya.
Haluk juga mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan 13 unit perumahan tersebut, Pemprov Papua melalui Dinas Sosial harus melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait.
“Kami harus analisis dan kaji, sehingga kami miliki gambaran sekian ribu rumah dibutuhkan berapa kubik kayu, termasuk industri atau meubeler dan lainnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekda Papua, Hery Dosinaen mengatakan, wawasan dan pemahaman aparatur serta publik terhadap perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sangat beragam. Sehingga terkadang menimbulkan konflik atau benturan di lapangan yang semakin kompleks yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.
“Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama diberbagai tempat, sehingga dalam mencermati dan menyingkapinya perlu melibatkan seluruh komponen baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat,” jelasnya.
(Piet)