 |
| Pemukiman warga di komplek Besi Tua, Dobo, Kepulauan Aru |
Dobo, Dharapos.com
Pemilik CV. Aru Utara Permai selaku kontraktor yang dipercayakan mengerjakan proyek pembangunan jembatan penghubung di Kompleks Besi Tua, Dobo akhirnya mengeluarkan ancaman kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasalnya, hingga memasuki 3 tahun berjalannya waktu, perusahaan milik pengusaha Koko Walay ini belum juga menerima bayaran sepeser pun usai merampungkan pekerjaan jembatan yang ditaksir menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.
Akibatnya, sang kontraktor pun marah dan mengungkapkan kekesalannya bahkan mengancam akan membongkar jembatan yang diketahui telah banyak mendukung aktivitas warga masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.
“Saya akan bongkar jembatan itu, kalau Pemerintah Daerah tidak juga mengganti uang saya,” ancam Walay saat dikonfirmasi Dhara Pos, baru-baru ini.
Menurut pengakuannya, bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan jembatan tersebut adalah dana yang diambilnya dari kantong pribadi.
Sementara, sesuai informasi yang berhasil dihimpun Dhara Pos, awalnya tender proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan lain.
Namun, tidak diketahui alasannya, tiba-tiba perusahaan pemenang tender menolak mengerjakan proyek dimaksud.
Karena berada di urutan kedua, sehingga otomotis CV Aru Utara Permai diberikan kewenangan untuk mengerjakan proyek dimaksud yang diperkuat dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari instansi teknis.
Guna memastikan hal itu, kru Dhara Pos kemudian melakukan pantauan langsung di kompleks Besi Tua untuk mengetahui kondisi jembatan yang terancam dibongkar tadi.
Dan ternyata jembatan tersebut telah rampung pengerjaannya dan masyarakat setempat pun telah menikmati manfaatnya sejak 3 tahun lalu.
Sementara itu, warga masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut mengaku resah dan kecewa saat mengetahui adanya pernyataan kontraktor Koko Walay yang mengancam akan membongkar jembatan tersebut.
Salah satu warga yang dimintai tanggapannya menyatakan keresahannya karena masyarakat setempat telah memperjuangkan ke pihak Pemerintah hingga akhirnya jembatan itu bisa dibangun di tengah pemukiman yang rata-rata terletak di atas air laut.
Sumber yang meminta namanya tidak dimuat pun mengancam bakal menggalang warga setempat untuk membuat aksi jika fakta ini memang terbukti benar bahwa kontraktor merasa dirugikan karena Pemda belum membayarnya.
“Kalau sampai terbukti Pemda belum bayar lalu membuat sang kontrakror tetap mau membongkarnya maka saya akan mengalang warga yang selama ini memakai jembatan tersebut untuk pergi menghadap Bupati guna mempertanyakan alasan apa yang membuat Dinas PU belum bayar sang kontraktor,” ancamnya.
Karena kalau ini terjadi akibat kelalaian Pemda, maka masyarakatlah yang akan kembali menjadi korban dan harus menderita seperti dulu lagi.
Olehnya itu, sumber berharap Bupati dr. Johan Gonga segera menjawab keluhan mereka untuk secepatnya memerintahkan pihak Dinas PU segera menyelesaikan tanggung jawab pembayaran kepada kontraktor Koko Walay atas haknya yang harus diberikan.
Ia beralasan betapa pentingnya jembatan penghubung tersebut khususnya bagi mereka yang rumahnya berada di atas air laut.
“Karena dengan adanya jembatan ini, kami tidak seperti dulu lagi harus mendayung sampan dari laut sampai ke darat,“ tegasnya.
Hingga saat ini belum diketahui, apa yang menjadi alasan pihak Pemda setempat belum melakukan tanggung jawabnya membayar hasil pekerjaan sang kontraktor hingga memakan waktu 3 tahun.
(dp-31)
