 |
| Menhub RI, Budi Karya Sumadi didampingi Bupati Malra Ir Andre Rentanubun saat meninjau pelabuhan Tual |
Tual, Dharapos.com
Sejumlah hal terkait pengelolaan di pelabuhan Yos Sudarso, Tual masih harus dilakukan pembenahan.
Salah satunya, terkait adanya dobel pungutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah daerah setempat maupun pihak Pelindo selaku pengelola.
Berkaitan dengan itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Kei meminta agar persoalan tersebut dicari solusinya.
“Kita lihat tadi ada beberapa pungutan yang dobel. Jadi, kami minta Pemerintah daerah dan pelabuhan dijadikan satu bahwa kalau nanti ada penerimaan tinggal di bagi saja,” dorongnya.
Menteri mengakui Yos Sudarso Tual menjadi satu pelabuhan yang berfungsi baik dalam arti menjadi senter atau pusat.
“Dalam hal ini baik dari barat menuju ke timur begitu pula sebalikanya yang dari utara mau ke Surabaya juga lewat sini. Jadi fungsinya memang ada sehingga kita akan menginvetarisir apa saja yang menjadi masalah di sini,” janjinya.
Menteri juga menyinggung persoalan lainnya terkait aset lahan atau tanah yang belum dihibahkan kepada Pemerintah.
“Ada juga tanah yang belum dihibahkan kepada Pemerintah pusat. Sebab kalau tanah tersebut belum dihibahkan maka pusat tidak bisa melakukan pembangunan di atas lahan itu,” singgungnya.
Terkait peningkatan status Pelabuhan Yos Sudarso Tual, Menteri berjanji akan melakukan evaluasi terhadap hal itu.
“Evaluasinya itu sebenarnya simpel saja, yaitu berapa besar barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan ini. Kalau barang itu memadai maka otomatis kita langsung profisasi,” cetusnya.
Menteri mengaku lagi memikirkan soal adanya kerja sama Pemerintah dengan swasta untuk masuk ke Tual.
“Karena kalau pihak swasta pastinya mereka memiliki dana yang lebih banyak, punya fleksibilitas dan juga memberi kesempatan kepada swasta untuk membangun negara kita. Apalagi dengan kondisi dana APBN kita yang tidak banyak,” sambungnya.
Menteri bahkan mengaku sedang memikirkan beberapa opsi seperti swasta itu bisa di kombinasi dari pusat dengan Pemda setempat dalam membangun di sini.
“Jadi sebenarnya kelas itu di tentukan dengan fasilitas, artinya secara naluriah, volume barang banyak maka bisa ditingkatkan otomatis peningkatan itu akan terjadi,” tukasnya.
Pempus juga lanjut Menteri, sementara mempertimbangkan untuk membuka akses dari Tual ke Darwin, Negara Bagian Australia.
“Kita juga sementara mempertimbangkan Tual atau Saumlaki buat koneksitas ke Darwin karena di sini banyak ikannya,” terangnya.
Pertimbangannya, karena banyak ikan yang secara fisik harus dikirim ke Surabaya dulu membuat ikan tersebut tidak segar lagi.
“Oleh karenanya, nanti kita pelajari apakah di Saumlaki atau disini (Tual, red),” bebernya.
Namun menurut Menteri, yang terpenting adalah di dua wilayah ini baik Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara apabila sudah banyak pengusahanya maka itu memudahkan untuk mengumpulkan barang dan langsung di bawa ke sana (Darwin, red) bila dimungkinkan.
“Dalam rapat terbatas dengan Presiden memang kita menginginkan ada tempat-tempat yang di selatan dari pada Maluku ini yang langsung bisa ke Darwin begitu pula yang utara juga langsung ke Palau,” tukasnya.
(dp-20)
