 |
| Plt Sekda MTB, Pieterson Rangkoratat |
Saumlaki, Dharapos.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) mengharapkan adanya peningkatan penegakkan hukum di laut.
“Pemerintah berharap agar penegakkan hukum terkait dengan illegal fishing untuk lebih ditingkatkan di wilayah laut Maluku Tenggara Barat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah MTB, Pieterson Rangkoratat yang ditemui usai peringatan Hari Nusantara Tahun 2016 ini, dipelataran Kantor Bupati setempat, Selasa (13/12).
Dia juga akui bahwa angka pencurian ikan secara illegal di wilayah MTB tahun ini sudah ditekan dan tidak seperti di tahun-tahun kemarin yang terus meningkat.
“Pemerintah Daerah MTB melalui instansi teknis selama ini terus melakukan pengawasan secara kontinu, dan juga hubungan baik dengan instansi vertikal lainnya sehingga patroli pengawasan di laut terus dilaksanakan,” akuinya.
Hingga kini, terang Rangkoratat, Pemda masih memiliki keterbatasan sarana penunjang pengawasan dilaut, oleh karena wilayah laut MTB yang begitu luas, perlu didukung oleh peralatan patroli yang memadai.
Meskipun begitu, dia optimis dimasa mendatang aka nada peningkatan seiring dengan upaya pemerintah saat ini.
Peringatan Hari Nusantara 2016 yang digelar tahun ini bertemakan “Tata Kelola Potensi Maritim Nusantara yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia”, dimana puncak acaranya dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Pemerintah Daerah setempat menggelar upacara bendera di pelataran Kantor Bupati yang dihadiri oleh seluruh unsur TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara.
Dalam upacara tersebut, Plt. Sekda, Pieterson Rangkoratat bertindak sebagai Pembina upacara dan membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti kepada peserta upacara yang turut pula dihadiri oleh Kapolres MTB, Dandim 1507/Saumlaki, Kepala PN Saumlaki dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam sambutannya mengatakan Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 merupakan tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, dan diantara pulau yang satu dengan yang lain tidak terdapat laut internasional.
Sehingga melalui pernyataan diri sebagai Negara Kepulauan, maka laut bukan pemisah tetapi pemersatu bangsa.
Melalui Deklarasi Djoeanda ini pula, maka prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan kemudian diterima, sehingga wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 5,8 juta km2.
Tanggal 13 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden RI kelima Ibu Megawati Soekarnoputri melalui Keppres No.126 Tahun 2001.
(dp-18)
