 |
| Walikota sementara memantau oeprasi Yustisi |
Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Kamis (4/6) menggelar operasi Yustisi KTP.
Operasi yang dipusatkan di depan GOR Cendrawasih APO Distrik Jayapura Utara, kota Jayapura, Provinsi Papua dengan melibatkan Polri dan TNI, Satpol PP kota Jayapura, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Jayapura, PPNS kota, Dishub kota serta Polisi Militer.
Mengawali operasi Yustisi tersebut terlebih dulu di lakukan apel yang di pimpin langsung oleh Walikota DR. Benhur Tomi Mano, MM.
Walikota dalam arahannya mengatakan selama 4 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Walikota
tetap berupaya menjadikan kota ini sebagai kota yang tertib, baik itu tertib administrasi kependudukan, tertib penyelenggaraan kebersihan, tertib penjualan miras dan distributor miras serta tertib orang mabuk.
“Dari semua itu hanya tinggal satu penertiban yang akan di lakukan yakni tertib menggunakan helm bagi pengendara kendaraan roda dua di wilayah kota jayapura. Penertiban nanti akan bekerjasama juga dengan jajaran Polres kota Jayapura,” terangnya.
Hal tersebut sangat perlu dilakukan agar kota Jayapura tetap aman, damai, terkendali dan pengawasan yang baik bagi orang maupun barang yang masuk di ibukota Provinsi Papua tersebut.
“Kerinduan saya Kota Jayapura akan menjadi contoh,teladan dan cermin bagi kota lain di tanah Papua. Sehingga apa yang akan dilakukan di kota Jayapura akan menjadi cermin bagi 28 kabupaten di tanah Papua, serta mencontohi apa yang dilakukan bagi kedamaian di atas tanah Port Numbay,” cetusnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Walikota, operasi Yustisi tertib administrasi kependudukan, diperuntukan bagi siapapun yang masuk dan tinggal di wilayah Kota Jayapura harus memiliki identitas yang lengkap yakni E-KTP.
“Diharapkan dalam oprerasi Yustisi KTP tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bersama, serta tertib dan sopan dalam melakukan penertiban serta kedepankan ibu hamil dan orang cacat sehingga tidak terjadi gesekan dengan masyarakat,” harapnya.
Ditegaskan, opreasi Yustisi dilakukan tanpa pandang bulu, pejabat maupun rakyat biasa maupun siapapun yang tidak mengantongi E-KTP akan diamankan dan di sidang di tempat. Sebagai orang nomor satu di ibu kota provinsi Papua, Walikota akan bertanggungjawan pada operasi apabila ada hal-hal yang memungkinkan bersentuhan dengan masyarakat.
“Kepemilikan E-KTP merupakan program nasional bagi setiap warga negara khususnya di wilayah kota Jayapura dan dengan tertib E-KTP maka masyarakat turut mendukung Pembangunan yang dilaksanakan di kota Jayapura,” tandasnya
Sementara itu , Kepala Disacapil kota Jayapura , Merlan mengungkapkan operasi Yustisi dimulai dari pukul 7.30 – 12.00 WIT, dan tim berhasil menjaring 816 warga yang terdiri dari 371 warga tidak memilki E-KTP dan 445 warga yang pindah dan tidak membawah E-KTP. Mereka di sidangkan dan diberikan arahan serta membayar denda 50 ribu rupiah.
 |
| Petugas sedang melakukan pemeriksaan |
“Untuk tahun 2015 akan dilakukan operasi Yustisi sebanyak 7 kali dan hari ini merupakan operasi perdana, yakni akan dilakukan dua kali di daerah pelabuhan, tiga kali di jalan raya, dan dua kali di rumah kos, bar dan panti pijat,” ungkapnya.
Dikatakan juga, setiap tahun dilakukan evaluasi namun tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
“Artinya masyarakat di tahun 2014 lalu baru 30 menit dilakukan operasi, GOR langsung penuh namun tahun 2015 mengalami penurunan,” urainya.
Kesadaran masyarakat kota Jayapura untuk memilki E-KTP sangat baik dan kedepan diharapkan tidak ada yang terjaring, dan saat melakukan operasi masyarakat telah memperlihatkan E-KTP mereka.
(dp-25)