Ambon, Dharapos.com – Asisten Administrasi Umum Pieterson
Rangkoratat bersama Counsellor for Human Development Departement of Foreign
Affairs and Trade Hannah Derwent, melaunching Program Sinergi dan Kolaborasi
Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Provinsi Maluku di Swissbel Hotel, Kamis(21/9/2023).
Pieterson yang hadir mewakili Gubernur mengungkapkan dalam
pemenuhan layanan dasar provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan
dan permasalahan.
Kondisi geografis dan karakteristik kepulauan dengan penduduk
yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal,
terdepan dan terluar membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.
“Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dan melakukan
sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar seperti peningkatan
kapasitas SDM, penataan kelembagaan, serta memperluas kerja sama dan kemitraan
dalam Pembangunan, untuk menunjang dan mempermudah aksesibilitas dan
konektivitas,” Jelasnya.
Dikatakannya, sejalan dengan arah pembangunan provinsi Maluku kehadiran SKALA dengan penguatan
elemen strategis berupa penguatan pengelolaan keuangan publik, standar
pelayanan minimal, pengarus utamaan gender, inklusi sosial, penguatan
pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif
dan berbasis data serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif.
Sementara itu, Hannah dalam sambutannya menyampaikan, peluncuran
SKALA diharapkan akan berjalan selama 8 tahun kedepan, sebagai kemitraan yang
dijalin bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dimana skala akan fokus untuk
mendukung direktorat-direktorat terkait, dalam mengatasi kesenjangan regional
dengan memperkuat aspek desentralisasi, dalam hal fiscal dan tata Kelola.
“Saya sangat senang mengetahu bahwa Maluku menjadi salah satu
dari 8 provinsi yang terpilih menjadi daerah program SKALA, saya kira ini merupakan
pertanda baik untuk kemitraan ini dalam memperkuat kinerja Provinsi dan
Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, kemitraan ini akan memperkuat tata Kelola
pemerintahan di Maluku, dengan memperkuat aspek perencaan, pembangunan,
penganggaran dan belanja yang berkualitas terutama bagi Masyarakat miskin,
penyandang disabilitas dan Perempuan.
“Meskipun kami belum secara resmi mulai bekerja di Provinsi
ini, saya memahami bahwa telah diadakan workshop di Maluku, workshop ini
menyoroti pentingnya membangun akses terhadap data berkualitas untuk
menghasilkan analisis yang kuat untuk pengambilan kebijakan, dan untuk
merencanakan, memantau serta mengevaluasi pemberian layanan dasar secara
efektif kepada Masyarakat di Maluku,” Terangnya.
Hannah mengatakan, tentunya untuk meningkatkan investasi di
wilayah ini diperlukan sumber daya manusia yang kuat dan hal ini dapat dicapai
jika layanan dasar, tersedia secara baik di seluruh wilayah Maluku.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi sehingga kini kami dapat memulai dukungan program SKALA di Maluku.
Untuk diketahui SKALA merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia
dan Indonesia, yang hanya bisa teruwujud melalui dukungan dan kolaborasi luar
biasa dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas,” Tutupnya.
Hadir juga pada kesempatan itu, Direktur Regional III
kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari, kepala bagian perencanaan, Ditjen
Bina Pembangunan Kemendagri, Kasubag Advokasi Dan Kerja Sama Antar lembaga
DJPK-Kemenkeu, Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah
Provinsi Maluku, dan Stakeholder terkait lainnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan
penyerahan cinderamata.
(dp-53)