![]() |
Penyerahan SK Gubernur Maluku tentang izin pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Trans Kei Besar ke Pemkab Malra |
Ambon, Dharapos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku
terus berupaya menggalakkan berbagai program dalam rangka penurunan stunting di
wilayah itu.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia, khususnya anak-anak Maluku agar dapat tumbuh sehat dan cerdas.
“Program pencegahan stunting merupakan bagian dari
upaya untuk memberikan perlindungan anak. Terkait dengan itu, Pemprov Maluku
telah membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana telah terbentuk di Kota
Ambon, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara,” kata Gubernur Maluku Murad
Ismail saat menghadiri pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan
Stunting dan Gizi Buruk di Aula Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara
(Malra), Selasa (27/10/2020).
Gubernur menjelaskan, percepatan pencegahan stunting di
Maluku telah diarahkan pada beberapa pilar. Diantaranya, komitmen dan visi
kepemimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi
koordinasi dan konsultasi program pusat daerah dan desa serta Ketahanan Pangan
dan Gizi.
Pilar-pilar ini, lanjutnya, telah dilaksanakan Pemprov
Maluku yang didukung juga oleh komitmen dan kerja keras dari Duta Parenting
Maluku, Widya Murad Ismail yang telah melakukan berbagai kunjungan
kabupaten/kota.
Di kesempatan itu, Mantan Dankor Brimob RI, ikut memberikan
apresiasi kepada Pemkab Maluku Tenggara, yang telah berkomitmen untuk membentuk
Kabupaten Layak Anak berdasarkan kriteria yang ditentukan.
“Saya berharap dengan kehadiran Pemkab Maluku Tenggara
sebagai Kabupaten Layak Anak dapat berdampak bagi upaya percepatan pencegahan
Stunting di Maluku,” kata Murad.
Ditempat yang sama, Duta Parenting Maluku Widya Murad Ismail
mengatakan, suatu kebanggan tersendiri karena dalam satu setengah hari dirinya
bisa mengunjungi empat Desa Stunting yakni Ohoi Dian Darat, Mastur, Ohoi Uwat,
Ohoi Mun Esoy. Ditambah dua desa yakni Ohoi Watsin dan Ohoi Lerehoilim.
“Saya begitu senang dapat bertemu dengan bapak ibu dari
Desa Lokus Stunting yang telah saya kunjungi,” katanya.
Istri orang nomor satu di Maluku ini mengaku, kedatangan
dirinya sebagai Duta Parenting Maluku di
Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai tugasnya, yaitu ikut terlibat dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan stunting.
Selain itu, Widya juga terus mendorong pemberdayaan
masyarakat melalui Tim Penggerak PKK se-provinsi Maluku dalam melaksanakan
intervensi Stunting melalui Posyandu untuk penguatan 1.000 hari pertama
kehidupan anak.
“Jika masih ada berbagai masalah di daerah ini, terkait
upaya pencegahan dan penanggulangan stunting yang ingin disampaikan kepada saya
selaku Duta Parenting Maluku, dengan senang hati saya ingin mendengarkan,”
ujarnya.
Menurut Widya, dari hasil kunjungannya bersama beberapa OPD
Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, bisa dilihat kemajuan dan juga
masalah yang masih menjadi tantangan dan yang juga akan diselesaikan bersama.
“Semoga tahun depan, saat saya berkunjung lagi ke Malra
untuk melakukan monitoring dan evaluasi, intervensi terhadap permasalahan sudah
dilakukan sehingga prevalensi stunting semakin menurun,” harapnya.
“Harapan saya, kita bersama-sama secara terpadu
membangun desa sehingga tidak ada lagi anak anak yang bermasalah kurang gizi
dan stunting,” sambung Widya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Malra Muhammad Thaher
Hanubun mengatakan, kegiatan Pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan
Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan suatu langkah
strategis yang patut diapresiasi karena dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail
bersama Duta Parenting Maluku Widya Murad Ismail.
“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku
Tenggara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada
Bapak Gubernur dan Ibu Widya Murad Ismail, yang sangat peduli dan secara
konsisten memberikan perhatian serius dalam upaya penanganan stunting di daerah
Maluku termasuk Kabupaten Maluku Tenggara,” katanya.
Menurut Bupati, stunting telah menjadi isu sentral dan
strategis dewasa ini. Kesepakatan global negara-negara anggota PBB, dalam
ketetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menempatkan Stunting sebagai
salah satu tujuan yang harus dicapai, yakni Menghilangkan Kelaparan, Mencapai
Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik.
“Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2018
saat kami mulai memimpin, angka prevalensi stunting tercatat 30,01 persen.
Tahun 2019 turun menjadi 27,01 persen. Selanjutnya data per bulan Juni Tahun
2020, turun lagi menjadi 23,82 persen,” ujarnya.
Hal ini, lanjut Bupati, sejalan dengan tingkat kemiskinan di
Kabupaten Maluku Tenggara, yang dalam periode tersebut, juga mengalami
penurunan yakni 23,27 persen di Tahun 2018 turun menjadi 22,75 persen di tahun
2019. Hal ini menggambarkan korelasi antara tingkat kemiskinan dengan stunting
di Kabupaten Maluku Tenggara.
“Meskipun Tren kedua indikator tersebut semakin
menurun, namun angka prevalensi stunting sebesar 23,82 persen tentu masih cukup
tinggi. Untuk itu, perhatian, dukungan dan kerja sama, guna menurunkan angka
prevalensi tersebut masih diperlukan dan harus lebih ditingkatkan lagi,”
lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan koordinasi ini,
dilakukan Penyerahan Rekomendasi Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting
Pemprov Maluku dengan Pemkab Malra Tahun 2020,
Pemprov Maluku memberikan sejumlah bantuan kepada Pemkab
Malra. Bantuan tersebut diantaranya penyerahan SK Gubernur Maluku tentang Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Trans Kei Besar ke Pemkab
Malra, bantuan operasional PAUD sebesar Rp 5 juta dan bingkisan kasih berupa
sembako kepada anak-anak Stunting.
Dilanjutkan dengan Pencanangan Kabupaten Layak Anak yang
ditandai dengan Penekanan Tombol Sirine. Penekanan Tombol ini dilakukan secara
bersamaan antara Gubernur Maluku dengan Bupati Malra, didampingi Ibu Widya
Murad Ismail dan Ibu Eva Eliya Hanubun.
Pertemuan ini, dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Maluku
Tenggara Eva Eliya Hanubun, Forkopimda Maluku diantaranya Sekda Maluku Kasrul
Selang, Kadis Kesehatan Meikyal Pontoh, Kadis Sosial Sartono Pining, Kadis
Kehutanan Sadli Lie, Kadis Perindag Elvis Pattiselano, Kadis Kelautan dan
Perikanan Abdul Haris, Kepala Dispar Maluku Marcus J. Pattinama, Ketua DPRD
Maluku Lucky Wattimury dan Anggota Komisi II DPRD Maluku Dapil Kabupaten Maluku
Tenggara Saodah Tethol.
(dp-31/19)