 |
| Ilustrasi mesin ketinting |
Larat, Dharapos.com
Bantuan berupa mesin ketinting yang disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) kepada masyarakat pada Februari lalu, khususnya di Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) terindikasi salah sasaran.
Bantuan yang sebenarnya diserahkan kepada para nelayan itu, faktanya diserahkan kepada sejumlah masyarakat di kota Larat yang pekerjaan utamanya adalah sebagai buruh bagasi di pelabuhan laut kota Larat.
AR, salah satu nelayan rumput laut maupun nelayan tangkap di kota Larat kepada Dhara Pos mengatakan informasi tentang pemberian bantuan yang salah sasaran ini dia peroleh dari staf di kantor DKP MTB saat bertandang ke kantor tersebut pekan kemarin.
“Kami kira bantuan berupa mesin ketinting itu diberikan kepada kami sehingga kami berangkat dengan semangat yang menyala-nyala ke Saumlaki walaupun biaya transportasinya pergi dan pulang cukup tinggi. Eh, tahu-tahu mesin ketintingnya sudah diberikan kepada oknum-oknum yang notabene adalah kaum buruh di pelabuhan Larat, ” bebernya.
Usut punya usut, ternyata penyaluran bantuan bagi para nelayan di kecamatan Tanut tersebut sarat kepentingan politik.
Kuat dugaan kalau penyaluran bantuan itu diberikan kepada masyarakat oleh oknum pegawai tertentu untuk memuluskan kepentingan partai politik atau kandidat lain yang siap bertarung pada Pilkada 2017 mendatang.
“Semua pemberian tersebut mulai mengarah pada kepentingan politik yang semakin memanas dalam momentum Pilkada sehingga berbagai kepentingan mulai bermunculan ke permukaan,” tutur seorang sumber di jajaran Pemkab MTB yang meminta agar tidak disebutkan namanya.
Kepala Bidang Bina Produksi pada DKP MTB – G. Mirpey saat ditemui di ruang kerjanya membantah tudingan warga jika penyaluran bantuan tersebut dinilai sarat muatan politik dari parpol tertentu maupun kandidat lain sebagaimana penilaian warga.
Ia mengatakan, biasanya bantuan-bantuan seperti itu tidak semuanya berasal dari DKP namun terkadang ada instansi terkait lainnya yang turut menyalurkan bantuan yang sama.
Pernyataan sang Kabid ini, ternyata jauh berbeda dengan penuturan sumber yang sebelumnya memastikan bahwa bantuan tersebut berasal dari DKP MTB.
Diakuinya, bahwa proses penyaluran bantuan yang dilakukan kepada nelayan di salah satu desa dalam wilayah administratif kecamatan itu juga sempat menuai protes warga, dimana sejumlah warga menolak pemberian bantuan yang diserahkan oleh pihaknya.
“Ada persoalan lain ketika diberikan bantuan kepada beberapa nelayan di desa Lelingluan, mereka tidak mau menerima bantuan tersebut yakni berupa tali, beberapa bola dan jaring tempat jemuran rumput laut. Entah apa alasannya,” herannya.
Terhadap keluhan masyarakat ini, Mirpei berjanji untuk akan melakukan monitoring di lapangan dan jikalau benar bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat yang bukan bekerja sebagai pelayan maka bantuan tersebut akan dikembalikan dan selanjutnya diserahkan kepada para nelayan yang membutuhkan.
“Kita akan teliti kembali sebagaimana laporan masyarakat ini, dan jika benar maka sudah pasti kami akan tarik kembali dan kita serahkan kepada nelayan lan disana,” janjinya.
(dp-38)
