 |
| Ilustrasi mangkir dari tugas |
Piru, Dharapos.com
Sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) seringkali mangkir dari tugas pokoknya dengan berangkat ke luar daerah hingga memakan waktu berbulan-bulan.
Atas fakta ini, Bupati Jacobus F Puttileihalat diminta segera mengambil tindakan berupa teguran atau bahkan sanksi tegas karena telah menghambat kinerja Pemda maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Saya benar-benar merasa prihatin. Ini masalah pemerintahan yang sangat serius di Bumi Saka Mese Nusa. Menjadi soal sekarang ini banyak pejabat pemerintahan di SBB yang tidak betah di tempat. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta dan tempat-tempat lain,” ujar Ketua LSM Aliansi Indonesia Farham Suneth kepada media ini di Piru, Sabtu (5/9).
Pejabat-pejabat yang kelakuannya seperti itu harus selalu diingatkan, ditegur, bila perlu diberikan sanksi tegas. Mereka harus selalu dibina dan diajarkan untuk memahami apa yang penting mereka lakukan untuk rakyat.
“Contohnya kepala Dinas PU Remon Puttileihalat yang tidak tahu sama sekali persoalan didepan mata, yang mana pembangunan yang carut marut akan menghasilkan bangunan buruk, kalau begini terus akan siap-siap kita jalan di tempat, tidak ada perkembangan,” bebernya.
Sama halnya dengan pimpinan SKPD lainnya yang dianggap belum serius bekerja guna membangun dan terbukti dengan laporan keuangan yang tidak pernah rampung.
Di samping itu, ungkap dia,kedisiplinan pegawai juga perlu ditinjau kembali. Sebab beberapa kali terpantau sejumlah pejabat dan staf PNS tidak masuk terutama ketika Bupati sedang melaksanakan dinas di luar daerah.
“Sebagian besar pegawai SKPD juga ikut-ikutan tidak masuk kantor. Tentu ini berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan maka diyakini kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati merosot secara perlahan. Bahkan tak dipungkiri masyarakat menganggap Bupati tidak tegas terhadap bawahannya.
“Bahkan masih banyak SKPD yang tidak paham mekanisme tanggung jawabnya dan pembuatan laporan, dan ini akibat minimnya kredibilitas SKPD tersebut menempati posisinya, sehingga masih saja banyak terdapat kesenjangan dan ketidak sinkronisasian terhadap masing-masing SKPD, tentu akan berdampak pada pelayanan publik,” jelas Suneth.
Ditambahkan, guna mewujudkan birokrasi yang mampu dan menjadikan daerah ini kerah yang lebih baik, segera melakukan perombakan.
“Copot saja Kepala SKPD yang tidak mau berbuat guna mewujudkan visi misi SBB yang benarnya,” tambahnya.
(dp-26)
